TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Status Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan setelah partai memecat Effendi Simbolon, salah satu kader yang dianggap melanggar disiplin partai.

Pertanyaannya kini, apakah Jokowi akan mengikuti nasib Effendi Simbolon yang dikeluarkan dari partai?

Spekulasi ini mencuat setelah Effendi Simbolon diketahui memberikan dukungan kepada pasangan calon Ridwan Kamil - Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024, yang berbeda dengan keputusan resmi PDIP yang mengusung Pramono Anung - Rano Karno.

Langkah serupa dilakukan Jokowi saat mendukung pasangan calon berbeda dalam Pilpres 2024, meski PDIP telah membuat keputusan resmi untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Isu ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai hubungan Jokowi dengan PDIP.

Lalu seperti apa sebenarnya posisi Jokowi di PDIP saat ini?

Apakah Jokowi akan dikenakan sanksi yang sama seperti yang diterima Effendi Simbolon?

Jawaban Jubir PDIP

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jubir PDIP memberikan jawaban perihal itu.

“Tidak semua langkah, tidak semua keputusan partai itu menjadi konsumsi publik, itu aja, kira-kira begitu,” begitu jawaban Juru Bicara PDIP Chico Hakim saat ditanya pers soal posisi Jokowi saat ini di PDIP sebagaimana dikutip dari Kompas.TV, Senin (2/12/2024).

Chico Hakim menegaskan satu hal yakni tidak mungkin seorang kader melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan kebijakan partai.

“Kan kita bisa lihat dari apa yang sedang terjadi sekarang, saya rasa kalau memang ada hubungan kader dan partainya tidak seperti itu,” kata Chico Hakim.

Sebagai informasi, hubungan PDIP dengan Joko Widodo tidak lagi harmonis setelah Jokowi menentukan sikap politiknya berbeda di Pilpres 2024.

Ketika itu, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai paslon di Pilpres 2024.

Sementara Jokowi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Perbedaan sikap ini pun berujung pada sikap politik Jokowi pada Pilkada 2024.

Jokowi mendukung pasangan calon yang berbeda dengan yang didukung oleh PDIP, seperti halnya di Jawa Tengah dan Jakarta.

Mengapa Effendi Simbolon Dipecat PDIP?

DPP PDIP mengungkap alasan pihaknya memecat kader senior di kubu partai, Effendi Simbolon.

Kata Juru Bicara DPP PDIP Aryo Seno Bagaskoro, Effendi dipecat lantaran telah mencederai perangkat nilai dan prinsip-prinsip PDIP.

"Dalam hal ini maka pada saat melakukan komunikasi, menjalin suatu pertemuan. Itu juga harus dilandaskan oleh gagasan dan value itu," kata Aryo Seno Bagaskoro, saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

"Maka dalam case Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip," sambung Aryo Seno Bagaskoro.

Persoalan yang dilakukan oleh Effendi dan akhirnya ditindak tegas oleh partai kata Seno, karena yang bersangkutan pernah bertemu dan melakukan komunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kata dia, perilaku Effendi Simbolon yang melakukan komunikasi dengan Jokowi itu merupakan persoalan yang berbeda dibandingkan berkomunikasi dengan pihak lain.

"Nah, Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain, tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi," kata Aryo Seno Bagaskoro.

Pertemuan tersebut yang akhirnya kata Seno, membuat Effendi mengambil langkah politik dan justru melenceng dari rekomendasi partai.

Dalam persoalan ini, Effendi diketahui berada pada kubu pendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, padahal PDIP mengusung Pramono Anung-Rano Karno.

"Sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai," kata Aryo Seno Bagaskoro.

Aryo Seno Bagaskoro lantas membeberkan alasan kenapa pertemuan dengan Jokowi menjadi penyebab besar Effendi dipecat. 

Kata dia, sosok Jokowi sudah menaruh suatu persoalan bahkan dosa-dosa untuk kehidupan politik di tanah air belakangan ini.

"Jadi kalau bicara tentang Pak Jokowi maka berbagai persoalan dan dosa-dosa politik yang terjadi selama setidaknya beberapa waktu terakhir ini," kata dia.

Tindakan dan perilaku Presiden ke-7 RI itu yang menurut Aryo Seno Bagaskoro, kini menjadi salah satu perbincangan di kalangan masyarakat bahkan anak muda. 

Pasalnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi menurut dia, telah mencederai masa depan politik Indonesia dan mengganggu sendi-sendi demokrasi di Tanah Air.

"Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong komunikasi dengan Pak Jokowi itu suatu hal yang tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai," kata dia.

Mendengar pernyataan dari Aryo Seno Bagaskoro, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto berkelakar kalau sejatinya, siapapun kader PDIP termasuk Effendi Simbolon boleh bertemu dengan pihak lain asalkan bukan dengan Jokowi. 

Termasuk kata Hasto, melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.

"Jadi maksudnya bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu," tandas dia.

Sebelumnya, kabar pemecatan Effendi Simbolon dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat. 

"Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari partai," kata Djarot.

Djarot menjelaskan, Effendi Simbolon terbukti melanggar etik karena mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono.

Padahal, kata dia, PDIP mendukung pasangan Pramono Anung - Rano Karno alias Si Doel di Pilkada Jakarta. 

"Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai" ucap mantan anggota DPR RI ini.

Surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon ditetapkan PDIP pada Kamis, 28 November 2024 lalu. 

Surat itu diteken Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal, Hasto Kristiyanto. (Tribun Network/Malau)