"Saya harus dilakukan evaluasi pada enam bulan pelaksanaan tugas saya di Kota Pekanbaru. Makanya, saya kembali ke Jakarta untuk mengikuti rapat evaluasi tersebut," ucap Risnandar.

Sejak bertugas, Risnandar fokus pada pembenahan internal dan anggaran serta gaji ASN.

Ia baru bisa mengambil kebijakan setelah pengesahan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025. 

Adapun satu program prioritas Risnandar tahuh depan, yakni perbaikan jalan rusak dan drainasenya.

Karier sebelum Menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru

Risnandar Mahiwa mengawali karier birokratnya sebagai Lurah Soho, Luwuk, pada 2009 silam.

Pada 2012, ia diamanahi menjadi Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dua tahun kemudian, Risnandar mengisi jabatan sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran dan Program Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Selanjutnya, Risnandar Mahiwa menduduki jabatan Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada 2016.

Pada tahun 2018, ia terpilih menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Baca juga: Profil Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT KPK: Dilantik 6 Bulan Lalu

Pada 2021, Risnandar ditunjuk sebagai Plt. Direktur Organisasi Kemasyarakatan. 

Kemudian, ia diangkat menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Pada 22 Mei 2024, Risnandar Mahiwa dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru oleh Pj. Gubernur Riau, S.F. Hariyanto.

Terkena OTT KPK

Kini, Risnandar Mahiwa terjaring dalam OTT KPK di Riau, Senin (2/12/2024).