Lebih lanjut, Suharyanto juga membeberkan soal kondisi terkini di lokasi bencana. Kata dia, hingga hari ini sudah ada lebih dari 300 pengungsi.

Adapun keseluruhan pengungsi itu dibagi ke dua titik posko pengungsian yang juga turut ditinjau oleh Wapres Gibran.

"Kementerian Sosial juga sudah turun menggelar dapur umum dan kami pastikan untuk keputusan logistik untuk selamatan darurat kita akan penuhi secara maksimal," ujar dia.

Saat ini, Suharyanto menegaskan, sejatinya Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah daerah setempat sudah menetapkan status tanggap darurat di lokasi bencana.

Dengan begitu, maka diperlukan bantuan dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah pusat melalui BNPB.

"Ini baru hari kedua ya kerjanya bencana tentu saja langkah-langkah masih fokus kepada penanganan darurat," tandas dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Dimana, akibat bencana hidrometeorologi atau pergerakan tanah di lokasi tersebut telah mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya masih dalam pencarian.

Didampingi Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Kepala BNPB Suharyanto, Wapres Gibran langsung meninjau salah satu lokasi terdampak di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

Sebagai informasi, kampung ini merupakan salah satu wilayah terdampak cukup serius dari bencana tersebut.

Dimana, hingga kini tercatat puluhan rumah rusak berat dan memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Dalam kunjungannya, Wapres memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait agar memastikan pelaksanaan tanggap darurat berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. 

Dalam keterangannya, Wapres menekankan pentingnya penanganan prioritas terhadap para pengungsi. "Termasuk penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara," kata Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait lainnya untuk mempercepat pemetaan daerah rawan bencana dan mengevakuasi warga yang masih berada di zona bahaya.