Profil Agung Laksono, Tokoh Golkar yang Dilaporkan JK ke Polisi Buntut Perebutan Ketua Umum PMI
Berikut profil Agung Laksono, politikus senior Golkar yang dilaporkan Jusuf Kalla (JK) buntut perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut profil Agung Laksono, politikus senior Golkar yang dilaporkan Jusuf Kalla (JK) buntut perebutan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
JK diketahui telah melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian.
Dirinya menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI sebagai tindakan melawan hukum.
"Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum," kata JK melalui keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).
JK menegaskan bahwa PMI hanya satu di negara ini.
Langkah Agung Laksono, menurut JK, harus dilawan, karena bisa berbahaya bagi kemanusiaan.
Menurut JK, tindakan Agung Laksono itu sudah menjadi kebiasaannya di beberapa organisasi.
Baca juga: JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi Buntut Perebutan Kursi Ketua Umum PMI
"Agung Laksono kerjanya seperti itu. Dipecah Golkar, buat tandingan di Kosgoro. itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena itu berbahaya untuk kemanusiaan," kata JK.
JK juga mengungkapkan, sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar AD/ART.
Lebih jauh, JK membantah pernyataan Agung Laksono perihal PMI yang ia pimpin tidak harmonis dengan pemerintah.
"Siapa bilang, tadi berapa menteri yanh bicara. Kalau tidak harmonis tidak ada menteri yang datang. jadi semua menteri yang terkait, menteri sosial, menteri kesehatan kita undang," pungkasnya.
Profil Agung Laksono
Agung Laksono merupakan pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada 23 Maret 1949.
Ia merupakan politikus senior Partai Golkar.
Diketahui, Agung Laksono pernah didapuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono pada 2014 silam.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.