Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan dibahas pada Muktamar X 2025 nanti.

Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menyebut terdapat empat nama yang masuk bursa calon ketua umum, yaitu Sandiaga Uno, Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf, dan Dudung Abdurachman.

Dibanding empat nama tersebut, Hensa menyarankan PPP meminang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi ketua umu m partai.

"Dibanding empat nama tersebut, PPP sebaiknya mempertimbangkan nama Joko Widodo yang saat ini potensial untuk memimpin partai,"kata Hensa kepada wartawan, Selasa (17/12/2024).

Baca juga: Dipecat PDIP, Golkar atau Gerindra Pilihan Jokowi?

Hensa menilai PPP saat ini lebih membutuhkan sosok besar untuk bisa kembali ke DPR RI.

Jokowi, kata Hensa, adalah nama besar yang bisa mengembalikan PPP ke Senayan saat ini.

"Dengan nama besar pak Jokowi diharapkan PPP bisa kembali ke Senayan, lebih dari 4 persen (parliamentary threshold)," ujarnya.

Di sisi lain, PPP akan mendapatkan keuntungan lainnya jika meminang Jokowi sebagai ketua umum.

Hensa menilai jika PPP mengajak Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pun bisa jadi ikut bergabung ke PPP.

Menurutnya, ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PPP karena nantinya memiliki kader yang menjadi wakil presiden.

"Dan lagi-lagi, bila PPP meminang pak Jokowi, sangat mungkin juga Gibran juga akan masuk, bayangkan PPP nantinya memiliki kader yang jadi wakil presiden," pungkasnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024) malam.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono menjelaskan ada tiga kesimpulan dalam Mukernas.

Pertama, kata Mardiono, Muktamar X PPP akan digelar setelah lebaran Idulfitri 2025.

"Muktamar akan kita selenggarakan setelah lebaran. Sedangkan waktu dan tempatnya rekan-rekan wilayah menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat akan ditentukan kapan, tanggal berapa, dan kemudian akan diselenggarakan di mana," kata Mardiono.

Kesimpulan kedua, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk Muktamar PPP mendatang. 

Mardiono mengatakan, perubahan AD/ART baru akan dibahas pada muktamar yang akan datang. 

AD/ART yang ada saat ini akan tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan muktamar mendatang.

"Jadi hasil dari mutamar besok itu tentu akan melakukan perubahan-perubahan AD/ART yang kemudian menjadi bagian dari lampiran pengajuan SK kepengurusan baru nanti kepada Menteri Hukum," ucapnya.

"Jadi dalam pelaksanaan Muktamar besok, ya tentu mengacu kepada AD/ART yang existing sekarang," lanjut Mardiono. 

Kesimpulan terakhir, Mardiono menegaskan selama Mukernas II PPP tak ada pembahasan soal nama calon ketua umum.

Menurutnya, para peserta Mukernas yang terdiri dari pimpinan pengurus DPW tak ada satu pun yang menyebut nama untuk diusulkan.

"Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hasil Mukernas ini tidak membahas seorang calon ketua umum," ujarnya.