"Ada tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang," imbuh Fadli Zon.

Sebelumnya, Pameran Tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” dijadwalkan berlangsung selama satu bulan pada 19 Desember 2024-19 Januari 2025. 

Namun, baru sehari dibuka, Galeri Nasional justru mengumumkan penundaan pameran ini karena persoalan kurasi.

Baca juga: Pameran Yos Suprapto Dibredel, DPR: Preseden Buruk Pemerintahan Prabowo

DPR Soroti Penutupan Pameran Lukisan Yos Suprapto

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti penutupan pameran lukisan seniman senior asal Yogyakarta, Yos Suprapto, yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia.

Bonnie menilai tindakan tersebut sebagai bentuk "pembredelan" yang mencederai kebebasan berekspresi. 

Dia meminta pemerintah tidak mengintervensi karya seni dan memberikan ruang diskusi yang kritis.

"Mestinya negara bisa memberi ruang pada masyarakat atau pelaku seni dan kepada kurator untuk bisa berdiskusi secara kritis dengan publik. Jadi jangan malah alergi dan intervensi," kata Bonnie melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/12/2024).

Baca juga: Pameran Karya Yos Suprapto Dibatalkan, Usman Hamid: Kebebasan Berekspresi Dibungkam 

Pameran bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”, yang telah dipersiapkan sejak tahun lalu, batal digelar beberapa menit sebelum pembukaan pada Kamis (19/12/2024). 

Saat itu, pintu kaca galeri digembok dan lampu dimatikan, meskipun pameran dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025.

Galeri Nasional menyebut pembatalan terjadi karena lima dari 30 lukisan yang dipamerkan dianggap tidak sesuai dengan tema kedaulatan pangan. 

Beberapa karya dianggap terlalu vulgar, misalnya, menggambarkan sosok mirip Presiden ke-7 Joko Widodo atau yang diinjak oleh figur lain, serta lukisan petani yang memberi makan konglomerat. 

Pihak kurator, Suwarno Wisetrotomo, disebut meminta beberapa karya ditutup dengan kain hitam, yang kemudian ditolak Yos.

Baca juga: Yos Suprapto

Bonnie menilai langkah ini dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Negara harus menjamin kebebasan berekspresi seniman. Sensor karya yang terjadi dalam pameran ini bisa jadi preseden buruk dalam pemerintahan Prabowo Subianto," ucapnya.