Hari Pertama Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Sebut Hanya Daerah Punya Sapi Perah Dapat Menu Susu
Pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis menjadi sorotan seusai tidak adanya menu susu di sejumlah sekolah.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan hari pertama makan bergizi gratis menjadi sorotan seusai tidak adanya menu susu di sejumlah sekolah.
Padahal sebelumnya, menu susu selalu ada dalam uji coba program tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu susu hanya ada di daerah yang punya ketersediaan sapi perah.
Itulah kenapa, sejumlah sekolah tidak ada menu susu.
"Sudah saya jelaskan susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dadan menjelaskan kebijakan ini juga diyakini akan berdampak besar agar setiap daerah punya sapi perah.
Baca juga: Istana Tegaskan Susu Tidak Diwajibkan Diberikan Setiap Hari Dalam Program Makan Bergizi Gratis
Pasalnya, pemerintah tidak mau impor untuk penyediaan susu program makan bergizi gratis.
"Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan menambahkan daerah-daerah yang memiliki ketersediaan sapi perah juga tidak selamanya mendapatkan menu susu.
Dia bilang, paling tidak hanya tiga kali seminggu menu susu diberikan kepada anak-anak.
"Jadi agar indeksnya tetap masuk kami akan melakukan kombinasi-kombinasi sehingga susu minimal di daerah-daerah yang ada sapinya itu minimal 3 kali dalam seminggu diberikan," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Bakal Sidak ke Sejumlah Sekolah Pantau Program Makan Bergizi Gratis, Tempatnya Rahasia
Di sisi lain, kata Dadan, daerah-daerah yang tidak memiliki sapi pernah nantinya menu susu akan diganti dengan kelor.
Hal tersebut bertujuan untuk mengganti pemenuhan protein.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.