TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, menjelaskan soal tidak adanya susu dalam paket menu makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan perdana di beberapa sekolah di Jakarta.

Agus menjelaskan, susu memang tidak menjadi menu wajib harian. 

"Untuk masalah susu itu direncanakan karena memang hari ini belum ada, seminggu dua sampai tiga kali. Jadi, memang tidak tiap hari. Jadi, ditargetkan seminggu kira-kira dua sampai tiga kali ada susunya," kata Agus Jabo saat meninjau program MBG di SD Barunawati, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Sebagai informasi, menu makan bergizi gratis yang dibagikan di Sekolah Barunawati hari ini terdiri dari paket nasi, ayam teriyaki, tahu goreng, tumis kacang panjang hingga jeruk.

Agus menyebut, banyak siswa yang menjadi lebih antusias untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran.

"Untuk makanan, ya namanya anak-anak ya kan, kadang dengan sayur juga belum familiar, justru dengan makan bergizi gratis yang dilaksanakan bersama-sama itu mereka lebih antusias mencoba makanan sayur dan juga makan buah," kata dia

Baca juga: Dapur Umum Belum Rampung Dibangun Klaten dan Sragen Belum Laksanakan Makan Bergizi Gratis

Dia juga memastikan setiap paket menu MBG telah memenuhi standar gizi hingga kebersihannya.

"Sudah itu, sudah melalui prosedur dan standarisasi yang bisa di pertanggungjawabkan lah masalah kebersihannya, trus kemudian masalah nilai gizinya segala macam," pungkasnya.

Diketahui, program makan bergizi gratis ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. 

Pada tahap awal, 190 dapur MBG mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025).

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui, ” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Baca juga: Usai Prabowo Batasi Perjalanan Dinas, Kemenkeu Ungkap Negara Hemat Rp 3,6 Triliun

Menurutnya, jumlah dapur tersebut akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Dapur-dapur yang siap beroperasi tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Lalu di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat serta Papua Selatan.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. 

BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang, " jelasnya.

Baca juga: PAN Dorong Pemerintah dan DPR Segera Selesaikan Pembahasan Ongkos Haji

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. 

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.