Dia pun mempertanyakan kepada KPK maksud dari penggeledahan tersebut.

Apalagi, Johannes mengatakan bahwa kliennya bukan pejabat publik dan merugikan negara.

“Apa sih sebenarnya yang mau di cari dari rumahnya Pak Hasto? Pak Hasto ini bukan menteri, bukan pejabat negara, tidak merugikan keuangan negara, tetapi perkara ini selalu terus dibesarkan-besarkan, digoreng-goreng terus sedemikian rupa,” terangnya.

Dia pun menyinggung bahwa saat ini PDI Perjuangan tengah disibukan dengan agenda persiapan HUT ke-52 Partai pada 10 Januari mendatang dan persiapan jelang Kongres PDIP.

Sehingga, Johannes menduga bahwa perkara yang dikaitan dengan Hasto merupakan perkara politik.

“Secara khusus kami dalam tanggal 10 ini mau menjelang HUT PDI Perjuangan, sebentar lagi kami akan Kongres. Nah, jadi kami menduga bahwa memang ini adalah murni perkara politik, tidak ada perkara hukum,” jelasnya.

Hasto Kristiyanto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024. 

Kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan Hasto dalam penanganan kasus Harun Masiku. (Tribunnews/Ilham/Chaerul Umam/Fransiskus Adhiyuda/Aphia/Malau)