Pasalnya, tuduhan tersebut tidak disertai pembuktian lewat proses hukum apapun.

"Lama ya untung keluarga sabar, jangan kejadian gini lagi, tapi memang kalau salah memang harus salah," pungkasnya.

MPR Resmi Cabut TAP MPRS soal Bung Karno

Sebelumnya, MPR resmi setuju untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Soekarno.

Salah satu pertimbangan dalam TAP MPRS itu berbunyi, Soekarno dituduh melindungi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dengan pencabutan tersebut, maka Bung Karno tidak terbukti melakukan perlindungan terhadap PKI.

Baca juga: Puisi Lengkap Butet di Puncak Perayaan HUT PDIP: Apa Kalian Biarkan Pengkhianatan Terang Benderang?

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan pencabutan TAP berdasarkan rapat MPR pada 23 Agustus 2024 lalu.

"TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi," ujarnya pada 9 September 2024 lalu, dikutip dari Kompas.com.

"Secara yuridis tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan di hadapan hukum dan keadilan, serta bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum," imbuhnya.

Bamsoet mengatakan pencabutan TAP MPRS terkait Bung Karno wajib disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Pimpinan MPR RI berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan nama baik Dr. (HC) Ir. Sukarno atas ketidakpastian hukum yang adil," ujar dia.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Tatang Guritno)

Artikel lain terkait HUT PDIP