Ringkasan Berita:

• Lembaga Voxpol Research and Consulting menilai tujuh kementerian dan BGN perlu dievaluasi dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
• Momen ini dinilai tepat bagi Prabowo untuk evaluasi total Kabinet Merah Putih
• Selain Voxpol, Celios juga merilis 10 pos kementerian yang terburuk dalam satu tahun pertama Prabowo-Gibran

TRIBUNNEWS.COM - Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai sejumlah pos di kabinet Prabowo Subianto perlu dievaluasi pada momen satu tahun pemerintahan.

Pangi menilai, dalam periode singkat ini sejumlah capaian patut diapresiasi, namun banyak pula target yang masih jauh dari harapan.

Sehingga momen ini dilai pas bagi Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.

"Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat."

"Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," ungkapnya kepada Tribunnews, Selasa (21/10/2025).

Menurut Pangi, Prabowo harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.

Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot.

"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ungkapnya.

Pos yang Perlu Dievaluasi

Menurut Pangi, setidaknya ada delapan kementerian/lembaga yang perlu dievaluasi pada momen setahun Prabowo memimpin, yaitu:

1. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
2. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
3. Menteri Perumahan dan Permukiman: Maruarar Sirait
4. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
5. Menteri Dalam Negeri: M. Tito Karnavian 
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
8. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Dadan Hindayana

Pangi mengatakan, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.

"Program ini adalah 'janji super premium' presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," ungkap Pangi.

Baca juga: Kepala BGN: Kabinet Merah Putih Lulus di Tahun Pertama, dapat Nilai 8 dari Presiden Prabowo

Menurutnya, menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok.

"Bila ada konflik kepentingan, sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat."

"Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan. Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat," tegasnya.