"Terkait penentuan status legalitas itu tergantung atas pertimbangan pemerintah pusat sendiri," tambah dia.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Menilai Surat Aceh Minta Bantuan ke PBB Tak Perlu Ditanggapi Berlebihan

Muhammad MTA kemudian mengungkit peran pihak asing dalam bencana Tsunami Aceh 2004 silam.

Kala itu berbagai lembaga luar negeri ikut memberikan bantuan.

Oleh karenanya, Pemerintah Aceh mengirim surat ke PBB.

“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah secara resmi menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” tambahnya.

Gubernur Mualem Membantah

Pada Selasa (16/12/2025), Mualem menegaskan dirinya tidak pernah mengirim surat ke PBB.

Bahkan, dirinya tidak tahu menahu soal surat tersebut.

“Saya tidak mengerti itu (surat permohonan bantuan ke PBB), bukan kita yang buat, LSM yang buat," katanya, dikutip dari Serambinews.com.

Mualem mengakui, bukan wewenangnya mengirim surat ke PBB.

"Itu di luar kewenangan kita, saya enggak tahu (soal surat ke PBB),” tegasnya.

Mualem dalam kesempatannya juga selama ini pihaknya tak pernah meminta bantuan asing.

Selama ini, bantuan yang datang dari luar negeri datang tanpa diminta.

“Tidak (meminta bantuan apapun ke asing). Tapi yang mengirim (banyak), karena kita terdampak musibah ya kita terima saja."

"Bagi saya, prinsip kita tidak meminta. Tetapi mau sumbang ya silakan,” tandasnya.

Perlu diketahui, sejauh ini Mualem sudah menerima bantuan baik logistik maupun tenaga ahli dari Cina hingga Malaysia.

Klarifikasi Muhammad MTA