Ia pun mengkritik arah kepemimpinan dan pemikiran politik saat ini yang dinilai lebih menarik bangsa ke belakang daripada mengajak masyarakat menghadapi tantangan masa depan.

“Kepemimpinan kita hari ini pikirannya menarik kita ke masa lalu, bukan mengajak kita bagaimana mengarungi masa depan,” pungkas Ray.

Partai Buruh Menolak

Salah satu pihak yang menolak wacana Pilkada lewat DPRD yakni Partai Buruh.

Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras wacana tersebut, mengutip TribunJakarta.com.

Mereka menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi mengembalikan praktik politik ala Orde Baru.

"KSPI dan Partai Buruh menolak Pilkada melalui DPRD, apa itu mau mengembalikan zaman Orde Baru?," ujar Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal dikutip, Jumat (8/1/2026).

Menurut Said Iqbal, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang tidak boleh ditarik kembali. 

Ia menilai, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, maka suara rakyat akan tereduksi dan membuka ruang transaksi politik.

"Kami Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menolak keras Pilkada nah nanti melalui pemilihan DPRD, tetap pemilihan langsung. 

KSPI dan Partai Buruh bersama rakyat terhadap demokrasi yang mau dibajak," ujar Said Iqbal.

"Jangan bajak demokrasi," lanjutnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Buruh Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ancam Aksi ke DPR 15 Januari

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)