Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR ini berlangsung ricuh.

Puncaknya, ketika kendaraan taktis Brigade Mobil atau Brimob melindas Affan Kurniawan, 21 tahun, seorang pengemudi online di kawasan Rumah Susun Bendungan HIlir II, Jakarta Pusat.

Kematian Affan menyulut kemarahan publik. Para pengemudi ojek online seketika ramai-ramai mengepung Mako Brimob Polda Metro Jaya, di Kwitang, Jakarta Pusat.

Aksi berlangsung sampai keesokan harinya dan meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Bandung, Makassar, Surabaya dan lain sebagainya. 

Mayoritas Publik Kompak Tolak Pilkada via DPRD

Sejumlah lembaga survei mencatat mayoritas publik menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Oktober 2025 menunjukkan 66,1 persen responden tidak setuju pilkada DPRD, sementara hanya 28,6 persen yang setuju. Penolakan terjadi lintas gender, wilayah, dan kelas sosial, dengan Gen Z tercatat paling keras menolak (84 persen).

Litbang Kompas dalam jajak pendapat Desember 2025 menemukan 77,3 persen publik menilai pilkada langsung paling cocok, hanya 5,6 persen yang mendukung mekanisme DPRD. Alasan utama publik adalah demokrasi, partisipasi, dan kualitas pemimpin.

Populi Center juga mencatat preferensi kuat terhadap pilkada langsung. Sebanyak 89,6 persen responden memilih gubernur langsung melalui pemilu, sementara hanya 2,3 persen mendukung DPRD. Untuk bupati/wali kota, 94,3 persen publik lebih suka memilih langsung.

Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menekankan bahwa wacana pilkada DPRD harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Menurutnya, tanpa prasyarat kelembagaan dan akuntabilitas yang ketat, mekanisme DPRD berisiko melemahkan legitimasi politik dan kualitas demokrasi lokal.