Mahfud Respek Presiden Prabowo Tak Marah Ada Kader Gerindra Ditangkap KPK
Mahfud menghargai sikap pemerintah terkait OTT KPK, meskipun mungkin sebelumnya sudah diberitahu oleh KPK terlebih dahulu terkait rencana OTT ini.
Penulis:
Rifqah
Editor:
Tiara Shelavie
Ringkasan Berita:
- Mahfud menghargai sikap pemerintah tersebut, meskipun mungkin sebelumnya sudah diberitahu oleh KPK terlebih dahulu terkait rencana OTT ini
- Mahfud memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tidak mengintervensi kerja KPK saat melakukan OTT terhadap 2 kepala daerah, apalagi salah satunya ada kader Partai Gerindra
- Partai Gerindra menegaskan telah melakukan pembinaan terhadap kader dan menyatakan Prabowo juga telah berulang kali mengingatkan kader-kadernya untuk berhati-hati
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, memberikan apresiasi kepada pemerintah yang tidak mengintervensi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 kepala daerah, pada Senin (19/1/2026).
Terlebih lagi, kepala daerah yang kena OTT KPK itu salah satunya juga merupakan kader Partai Gerindra yang Ketua Umumnya adalah Presiden Prabowo Subianto, yakni Bupati Pati, Sudewo.
Adapun, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.
Sementara kepala daerah lain yang kena OTT adalah Wali Kota Madiun, Maidi, atas kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dia juga diduga menerima gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Mahfud pun menghargai sikap pemerintah tersebut, meskipun mungkin sebelumnya sudah diberitahu oleh KPK terlebih dahulu terkait rencana OTT ini.
Sempat disebutkan Mahfud bahwa dua kepala daerah yang kena OTT KPK itu, termasuk Maidi merupakan kader Partai Gerindra.
Namun, Gerindra Jawa Timur (Jatim), menegaskan bahwa Maidi bukanlah kader Gerindra dan tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Hanya saja, Bendahara Gerindra Jatim Ferdians Reza Alvisa, mengatakan bahwa Maidi tengah mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Madiun, tetapi hingga kini, baik dari pihak DPP, DPD, ataupun DPC belum menerbitkan KTA Maidi.
"Mungkin sudah diberitahu dan membiarkan, silakan kalau korupsi diambil. Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini bagus, biarkan aja, apalagi ditambah dua orang ini Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya," ujar Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (21/1/2026).
Mahfud lantas mengatakan, mudah saja bagi Prabowo jika memang ingin melindungi kadernya itu, tetapi nyatanya tidak dilakukan oleh Presiden.
"Kalau mau dilindungi kan gampang aja presiden, halangi gitu. Tapi oleh Presiden biarin aja dan bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra," katanya.
Baca juga: Mahfud Puji OTT KPK Ringkus 2 Kepala Daerah Sekaligus dalam Satu Hari: Artinya Kerja Serius
"Ganti orang Gerindra yang lain meskipun mungkin jabatannya bukan bupati, tetapi misalnya ketua DPC-nya, ketua DPW-nya, ambil yang bagus-bagus. Ini kesempatan Gerindra menghimpun dukungan simpati dari masyarakat, 'Oh iya, Gerindra gak ikut campur lho', gitu," tambah Mahfud.
Mahfud juga merasa hormat karena Prabowo tidak marah imbas dua kadernya kena OTT KPK sekaligus.
"Presiden juga tidak marah-marah ada bupatinya ditangkap dan dalam situasi begini sulit membayangkan kalau misalnya KPK itu betul-betul diam-diam, sulit, pasti dia sudah memberi isyarat-isyarat, tapi dibiarkan saja, kalau salah ambil (tangkap) aja," paparnya.
"Saya saya berharap presiden juga akan terus seperti ini, biarin, meskipun anak buah saya ya nggak ada urusan, ambil aja kalau korupsi," tegas Mahfud.
Baca tanpa iklan