2.    CV. Rimba Jaya

Sumatra Utara – 2 Unit

1.    PT. Agincourt Resources

2.    PT. North Sumatra Hydro Energy

Sumatra Barat – 2 Unit

1.    PT. Perkebunan Pelalu Raya

2.    PT. Inang Sari

Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dan dianggap berkontribusi terhadap bencana ekologis di Sumatera pada Januari 2026.

Latar Belakang

• Bencana: Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada awal 2026.
• Audit cepat: Dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menelusuri penyebab kerusakan lingkungan.
• Hasil audit: Ditemukan 28 perusahaan yang melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.
• Keputusan: Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan izin pada 20 Januari 2026.