Andreas menilai, wacana reshuffle hanyalah konsumsi di tingkat elite politik. Topik tersebut, dinilai tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Isu reshuffle ini isu elitis, PDI Perjuangan lebih tertarik untuk bicara isu kerakyatan," lanjut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Menurut Andreas, kini ada sejumlah persoalan nyata yang menjadi fokus utama partainya. Termasuk terkait kondisi ekonomi masyarakat.

2. PSI

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

Ali menyampaikan, keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden

"Sekali lagi kami tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu, karena itu adalah kewenangan dari Bapak Presiden," kata Ahmad Ali kepada awak media di Arena Rakorwil DPW PSI Sulawesi Selatan, di Ballroom Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/1/2026).

Meski begitu, ketika ditanya jika kader PSI terkena reshuffle, Ali menanggapi santai.

"Tapi saya percaya semua kader-kader saya yang ada di kabinet adalah kader-kader terbaik yang dimiliki oleh PSI," kata Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu.

Menurutnya, seluruh kader PSI di kabinet, baik yang duduk sebagai menteri maupun wakil menteri telah bekerja sungguh-sungguh.

Sehingga, ia tidak khawatir dengan keberadaan kadernya di kabinet.

3. Golkar 

Begitu pun Partai Golongan Karya (Golkar) yang diketuai Bahlil Lahadalia. Ia menyerahkan semua keputusan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Menteri-menteri kan pembantu presiden, jangan membuat gerakan tambahan," ucap Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (28/1/2026), di Istana Presiden.

"Semua kita serahkan ke Bapak Presiden, apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden," tegasnya.

Baca juga: Pastikan Tak Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat, Istana: Yang Berubah Hanya Jabatan Thomas Djiwandono

4. PKB 

Isu reshuffle kabinet turut ditanggapi pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden.