Pemerintah Diminta Evaluasi Pelaksanaan Program MBG Buntut Penghentian Operasional 1.000 Dapur MBG

Ringkasan Berita:

• Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Hal ini disampaikan menyusul keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional lebih dari seribu dapur MBG di Pulau Jawa.
• Mulyanto menyambut baik langkah penghentian sementara tersebut karena dinilai dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola program. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal ini disampaikan menyusul keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional lebih dari seribu dapur MBG di Pulau Jawa.

Baca juga: Celios: MBG Berisiko Bebani APBN di Tengah Ancaman Kenaikan Harga Minyak

Mulyanto menyambut baik langkah penghentian sementara tersebut karena dinilai dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola program. 

Menurutnya, evaluasi komprehensif diperlukan agar pelaksanaan program yang berskala nasional ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Anggota DPR RI periode 2019–2024 itu menilai program MBG akan lebih kuat jika pengelolaannya bersifat otonom dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, serta pelaku ekonomi lokal. 

Dia menilai pendekatan yang terlalu sentralistik berpotensi menghambat optimalisasi program.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (13/3/2026). 

"Namun berkaca dari kasus penghentian sementara lebih dari seribu dapur MBG, menunjukkan bahwa implementasi program sosial sebesar ini memerlukan tata kelola yang lebih matang, tidak tergesa, transparan, dan berbasis pada kapasitas masyarakat lokal serta dengan pengawasan yang andal," kata Mulyanto.

Mulyanto menilai desain implementasi program MBG saat ini perlu diperbaiki agar tidak terlalu bergantung pada institusi negara. 

Menurutnya, keterlibatan institusi seperti TNI dan Polri seharusnya hanya bersifat pendukung dalam aspek logistik atau kondisi tertentu, bukan sebagai pengelola utama dapur MBG.

Ia juga menilai program MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas jika dikelola oleh koperasi, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan.

Pelibatan UMKM, kata dia, dapat memperkuat keberlanjutan program sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. 

Rantai pasok bahan pangan, jasa katering, hingga distribusi logistik dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar sekolah.