Ringkasan Berita:

• Miris! Uang rakyat diperas paksa dari Puskesmas demi setoran "Pajak THR" sang Bupati Cilacap.
• Terbongkar! Kode rahasia di label tas putih ini jadi bukti licinnya distribusi suap pejabat.
• Gerbong Oranye! Bupati hingga Sekda kini meringkuk di sel KPK usai terjaring operasi senyap.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meja konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK malam ini mendadak riuh oleh aroma uang tunai dan jejeran tas jinjing kertas yang tampak "rapi".

Di balik kesederhanaan goodie bag putih polos itu, tersimpan skandal besar: sebuah sistem 'Pajak THR' ilegal yang dirancang secara sistematis oleh Bupati Cilacap periode 2025–2030, Syamsul Auliya Rachman.

Berdasarkan pantauan langsung wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama, di lokasi pada Sabtu (14/3/2026) malam, deretan barang bukti tersebut lebih dari sekadar tumpukan rupiah.

Pemandangan ini menjadi potret nyata birokrasi yang dipaksa tunduk pada ambisi pribadi sang bupati di ambang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Label Angka dan Kode Rahasia

Barang bukti yang paling mencolok malam ini adalah deretan goodie bag putih polos yang dilengkapi dengan sebuah label atau tag berwarna senada yang diikatkan pada tali pegangannya.

Label tersebut rupanya bukan sekadar hiasan, melainkan difungsikan untuk menuliskan kode penerima aliran dana.

Dalam salah satu bukti visual, terlihat label putih tersebut dibubuhi angka "1" yang ditulis tangan dengan tinta biru—diduga kuat sebagai kode identitas agar "jatah" THR tidak tertukar saat didistribusikan kepada pihak eksternal.

Di samping tas-tas tersebut, tumpukan uang pecahan Rp100.000 (merah) dan Rp50.000 (biru) tampak masih terikat rapi dengan pita bank.

"Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik (BBE), serta uang tunai senilai Rp610 juta. Uang-uang tersebut di antaranya sudah dimasukkan ke dalam goodie bag yang disimpan di rumah pribadi FER dan akan diberikan sebagai THR kepada pihak-pihak eksternal," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Baca juga: Drama OTT Bupati Rejang Lebong: Kejar-kejaran Orang Kepercayaan di Gang Sempit hingga Ganti Mobil

Gerbong Pejabat dalam Pusaran 'Setoran Paksa'

Skandal ini menyeret "gerbong" pejabat teras. Dari 27 orang yang diamankan dalam operasi senyap di Cilacap, 13 orang—termasuk pimpinan daerah, sekretaris daerah, hingga jajaran direktur rumah sakit—digiring langsung ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

Bupati Syamsul diduga tidak bekerja sendiri.

Ia memerintahkan Sekda Sadmoko Danardono sebagai koordinator utama, yang kemudian dibantu oleh "trio asisten" daerah untuk memastikan setiap unit kerja menyetorkan "upeti" sesuai target total Rp750 juta.

Daftar Lengkap 13 Pejabat yang Digiring ke Jakarta

Tersangka Utama (Langsung Ditahan):

1. Syamsul Auliya Rachman – Bupati Cilacap (Inisiator 'Pajak THR').
2. Sadmoko Danardono – Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap (Koordinator Lapangan).
3. Sumbowo – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra.
4. Ferry Adhi Dharma (FER) – Asisten II Bidang Ekonomi (Penyimpan Barang Bukti).
5. Budi Santoso – Asisten III Bidang Administrasi Umum.
6. Hasanudin – Plt Direktur RSUD Cilacap
7. Rochman – Kepala Satpol PP Cilacap
8. Wahyu – Kepala Dinas PUPR
9. Sigit – Kepala Dinas Pertanian
10. Paiman – Kepala Dinas Pendidikan 
11. Bambang – Kepala Dinas PSDA
12. Rosalina – Kepala Bidang Tata Ruang
13. Wahyu Indra – Kepala Bidang Irigasi.

Mekanisme 'Nego' Target: Dari Dinas Hingga Puskesmas

Modus yang dijalankan terbilang berani. Awalnya, setiap perangkat daerah dipatok menyetor antara Rp75 juta hingga Rp100 juta.

Namun, KPK menemukan adanya ruang "negosiasi" bagi instansi yang merasa keberatan.