Ringkasan Berita:

• Praktisi pendidikan Hana Sofiyana menilai program MBG berpotensi positif jika direncanakan matang sejak awal. 
• Namun, ia menyoroti bahwa pemerintah tidak menyiapkan program ini dengan baik sehingga pelaksanaannya justru menambah beban kerja guru.
• Menurut Hana, MBG seharusnya menjadi bagian integral dari pendidikan, bukan sekadar ambisi politik. Ia menilai tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas belajar siswa, belum tercapai. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktisi pendidikan Hana Sofiyana mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berdampak positif apabila direncanakan dengan baik sejak awal.

Hana menilai, pemerintah tidak merencanakan program MBG dengan matang. Padahal, menurutnya, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis bisa menjadi bahan pembelajaran di sekolah.

Selain itu, ia turut menyoroti temuan sementara Posko Pengaduan Konstitusional Guru terkait Dampak Proyek MBG, bahwa sejumlah guru merasa pelaksanaan Makan Bergizi Gratis menambah beban kerja mereka.

"Belajar dari beberapa negara lain, harusnya MBG ini itu jadi integral atau bagian dari pendidikan itu sendiri, sehingga itu tidak menjadi beban. Memang tidak pernah dipikirkan. Ini cuma ambisi politik saja," kata Hana, dalam konferensi pers temuan sementara Posko Pengaduan Konstitusional Guru terkait Dampak Proyek MBG, di Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026).

Hana menilai, saat ini pelaksanaan MBG tidak sesuai tujuan utamanya, yakni meningkatkan belajar mengajar siswa di sekolah.

Terkait hal ini, ia menyoroti, bagaimana pemerintah merespons kasus-kasus murid keracunan MBG.

"Saya sedih sekali ketika ada pernyataan Presiden saat itu bilang 'coba cuma berapa persen yang mengalami keracunan' dan lain sebagainya. Berapa persen itu dari juta, itu tetap manusia, tetap orang yang harus dipikirkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Hana mengatakan, berkaca pada pelaksanaan program sejenis di Jepang, perencanaan menjadi hal penting sebelum kebijakan makan gratis diberlakukan.

Misalnya, kata Hana, program makan gratis di Jepang hanya diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi kelas bawah.

Tak hanya itu, katanya, dalam perencanaannya, pemerintah Jepang juga memikirkan esensi pendidikan dari pelaksanaan makan gratis.

"Harusnya kebijakan Makan Bergizi Gratis ini dipikirkan menunya, kenapa menunya itu, karena mungkin misalnya petani lokalnya saat ini, pada musim ini sedang berpanen apa, itu dibahas di sekolah, di kelas. Sehingga dia (siswa) bisa mempelajari sesuatu 'oh ini lagi musim apa', 'Indonesia memiliki produktifitas apa di musim ini'," jelas Hana.

"Sehingga kalau itu integratif, guru tidak akan merasa itu (program MBG) terganggu. Harusnya memanfaatkan itu sebagai bahan pembelajaran," katanya.

Kemudian, dia juga menyoroti temuan Posko Pengaduan Konstitusional Guru terkait Dampak Proyek MBG, bahwa guru turut mencuci piring atau omprengan bekas makan murid.

Terkait hal ini, menurut Hana, seharusnya dalam pembahasan perencanaan program MBG, pemerintah melibatkan guru.

Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan agar program MBG tidak hanya menjadikan sekolah sebagai objek, tapi juga subjek yang dapat mengambil pelajaran dari proses-proses dalam pelaksanaan MBG.