Ringkasan Berita:

• Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jakarta dipenuhi lautan massa dari elemen buruh Kasbi hingga mahasiswa. 
• Mereka bergerak menuju Gedung DPR/MPR RI melalui Jalan Gatot Subroto. 
• Massa membawa atribut seperti miniatur rudal berwarna merah-kuning dan boneka besar berkaus hitam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lautan manusia dari elemen buruh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) hingga mahasiswa semakin tumpah di jalanan pada perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. 

Mereka berkumpul di Jalan Gatot Subroto menuju gerbang DPR MPR RI, Jakarta.

Pantauan wartawan Tribunnews, Reza Deni di lokasi pukul 13.40 WIB, massa buruh bergerak dari arah Semanggi ke arah depa Gedung DPR/MPR RI.

Mereka ada yang membawa miniatur rudal berwarna merah dan kuning.

Mereka juga tampak membawa boneka besar dengan kaus warna hitam.

Sejumlah mobil komando dari Kasbi bergerak menuju depan gerbang DPR.

Ada total 10 mobil komando yang berjejer di depan Gedung DPR MPR RI. Nyaris tak ada ruang gerak dalam lautan massa aksi tersebut. 

Akses jalan menuju Palmerah, Petamburan, pun ditutup. Tampak petugas kepolisian mengatur lalu lintas dan menjaga area sekitar Gedung DPR.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi terus berdatangan ke arah gerbang DPR.

Audiensi di DPR

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mereformasi sistem pengupahan nasional guna mengatasi kesenjangan upah buruh antardaerah.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan pimpinan DPR, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

"Nah, mestinya pemerintah atau negara bisa membuat konsep atau melakukan reformasi sistem pengupahan nasional menuju upah layak secara nasional," kata Sunarno.

Ia menilai disparitas upah antarwilayah di Indonesia masih sangat lebar dan membutuhkan solusi konkret melalui sinergi antara pemerintah dan legislatif.

"Kami meminta kepada pemerintah dan juga DPR jadi agar sama-sama sinergisitas atau sinkron bagaimana menyikapi tentang disparitas upah buruh di Indonesia. Jadi, antara upah daerah satu dengan daerah yang lain, ini jaraknya cukup besar," ucapnya.