Ringkasan Berita:

• DPR dan pemerintah mengevaluasi menyeluruh program MBG tanpa menghentikan pelaksanaannya.
• Golkar menilai MBG investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM.
• Pukat UGM mendesak penghentian sementara MBG dan pemeriksaan seluruh pihak.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sedang dalam proses evaluasi menyeluruh.

Langkah ini diambil pemerintah dan parlemen sebagai respons konkret atas berbagai kritik, termasuk aksi tuntutan yang dilayangkan oleh kelompok mahasiswa belakangan ini.

Termasuk, menyusul ditetapkannnya empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Meski diterpa berbagai sorotan terkait kelemahan implementasi di lapangan, DPR menegaskan program strategis ini tidak akan dihentikan sementara, melainkan diperbaiki sambil berjalan.

"Dengan kejadian seperti kemarin itu, ini membuat mata kita semua terbelalak. Pada akhirnya pemerintah sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh, ada refocusing bahkan ada efisiensi anggaran."

"Nah, itu salah satu bentuk yang memang konkret merespons dari apa yang selama ini kita dapatkan informasi dari masyarakat," ujar Ahmad Doli dalam program dialog Kompas TV, Sabtu (13/6/2026).

Menanggapi desakan publik yang menganalogikan program MBG seperti 'bus rusak' yang seharusnya dihentikan sementara dan dimasukkan ke bengkel, Doli secara tegas menolak opsi penghentian program.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu mengatakan, roda pemerintahan dan program kesejahteraan rakyat tidak boleh mandek.

Menurutnya, jika berhenti dampaknya akan jauh lebih buruk bagi masyarakat.

"Negara ini kan harus terus berjalan, pemerintahan harus terus terselenggara. Kalau memang kita bisa memperbaikinya tanpa menghentikan bus itu, itu kan jauh lebih baik, dibandingkan misalnya kalau kita berhenti ada sekian waktu yang terbuang," jelasnya.

Lebih lanjut, Doli memaparkan bahwa MBG bersama program lainnya seperti program Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang sangat ideal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar generasi masa depan tumbuh sehat dan cerdas.

Baca juga: Pengamat Sarankan Prabowo Puasa Pidato untuk Redam Kemarahan Rakyat

Bertolak Belakang dengan Pukat UGM

Berbeda dari Golkar, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyarankan penghentian sementara program MBG pasca-penangkapan tiga mantan pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung oleh Kejaksaan Agung.

Terbaru, Kejaksaan Agung juga menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono (AM), sebagai tersangka baru.

Perusahaan Andri merupakan penyedia sepeda motor listrik di BGN.