Ringkasan Berita:

• Mahasiswa menggelar aksi nasional menyoroti harga BBM, program MBG, serta kondisi demokrasi Indonesia.
• Eksponen Reformasi 1998 Andrianto menilai kritik penting, namun harus berbasis fakta objektif.
• Megawati mendukung keberanian mahasiswa, mengkritik pengawalan ketat, serta menekankan demokrasi dan pangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa dari berbagai kampus dan wilayah mengelar aksi demonstrasi berunjuk rasa terkait kondisi Indonesia terkini.

Aksi unjuk rasa menuntut sejumlah isu seperti penurunan harga BBM hingga penyetopan program makan bergizi gratis (MBG).

Di Jakarta aksi dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, serta sejumlah daerah lain.

Pegiat politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, mengaku bangga melihat mahasiswa masih memiliki keberanian menyampaikan aspirasi di ruang publik. Menurut dia, tradisi kritik terhadap kekuasaan merupakan warisan penting Reformasi yang harus tetap hidup.

"Aksi mahasiswa mengingatkan kita pada semangat 1998 yang mendorong perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian bersuara, melainkan juga ketepatan membaca persoalan," ujar Andrianto, Selasa (16/6/2026).

Andrianto memberikan catatan terkait tajuk aksi bertema 'Indonesia Menuju Bangkrut: Reformasi Jilid 2".

Menurut dia, aksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif yang sedang dihadapi bangsa.

Menurutnya, sejumlah tuntutan yang disuarakan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi yang dibangun dengan fakta kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah.

Andrianto mempertanyakan penggunaan istilah 'Reformasi Jilid 2'. Baginya, reformasi adalah momentum historis yang mengubah fondasi sistem politik Indonesia dan tidak dapat diposisikan sebagai agenda yang berulang layaknya serial tanpa akhir.

"Jika ada Reformasi Jilid 2, lalu nanti ada Jilid 3, Jilid 4, dan seterusnya. Reformasi adalah proses perubahan fundamental yang telah membuka ruang demokrasi yang kita nikmati hari ini.  Yang dibutuhkan sekarang adalah penyempurnaan, bukan pengulangan," katanya.

Baca juga: Demo di Lampung Diwarnai Aksi Bakar Foto Presiden Prabowo, Mahasiswa: Turunkan Harga BBM

Menjalankan Amanat Reformasi

Dalam pandangan Andrianto, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya menerjemahkan amanat reformasi melalui pendekatan yang lebih konkret, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi.

Ia merujuk pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.

Menurut dia, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan contoh nyata implementasi amanat konstitusi yang selama ini kerap menjadi wacana tanpa realisasi yang jelas.

"Selama puluhan tahun, pasal-pasal itu lebih banyak menjadi slogan politik.  Hari ini pemerintah berupaya menerjemahkannya ke dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya saya melihat pemerintah sedang bekerja pada substansi reformasi, bukan sekadar retorika reformasi," ujarnya.