Resdiansyah, Ph. D dari ITS (Intelligent Transport System) Indonesia, menambahkan, saat ini di luar negeri sudah banyak negara yang menggunakan sistem nirsentuh dan nirhenti meski dengan jenis teknologi yang berbeda.

"Jadi Indonesia tidak perlu takut menerapkan kemajuan teknologi ini," ujarnya.

Salah satu kendala yang bisa diantisipasi adalah kemungkinan adanya pelanggaran sistem, yang bisa jadi tingkat pelanggarannya akan lebih tinggi di Indonesia.

"Salah satu solusi yang kami usulkan, misalnya adalah, dibuatkan Pos Penegakan yang juga diawasi oleh operator, sehingga bisa saling cross check mengenai jumlah pengguna jalan tol dan transaksi yang terjadi,” bebernya.

Tanggapan YLKI

Mewakili suara konsumen, Sudaryatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, pengaduan konsumen jalan tol yang masuk ke YLKI sangat kecil.

"Biasanya yang masuk adalah karena tingkat dampaknya sangat dahsyat," ungkapnya.

"Banyak konsumen berharap dengan menggunakan jalan tol, mereka akan mendapatkan rasa keadilan, aman, nyaman, menekan biaya operasi (perjalanan) lebih murah dah biaya operasi lebih murah," bebernya.

"YLKI berharap nantinya pengguna jalan Tol dapat menikmati layanan tol sesuai dengan kewajiban mereka membayar tol dengan sistem tanpa sentuh.

Di kesempatan yang sama, Apep MK Noormansyah, mantan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (DKSP BI) menilai sistem transaksi nontunai berbasis MLFF patut disambut baik.

"Ini merupakan suatu perubahan mindset ke arah yang positif. Pada dasarnya BI harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan governance, karena ini ranah publik jadi tidak ada eksklusivitas," ujarnya.

Dia yakin, dengan menerapkan sistem ini, masyarakat jadi lebih mudah dan efektif dalam metode pembayaran.

"Misalnya pun tidak memiliki rekening bank, tetap banyak opsi payment gateway lain yang bisa digunakan,” ungkapnya.

Krist Ade Sudiyono, Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menyatakan mendukung sistem transaksi nontunai berbasis MLFF ini.