TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 yang jatuh pada 9 April, daftar calon anggota legislatif masih bermasalah di empat kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun langsung mengambil langkah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati kepada wartawan menjelaskan, beberapa masalah tersebut menyoal pencalonan caleg di beberapa kabupaten atau kota di Papua seperti Mimika, Merauke, Tolikara, dan Nabire.

Ida menerangkan, untuk memecahkan persoalan tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Bawaslu. Bahkan, KPU juga akan mengklarifikasi menyoal pencalonan tersebut kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua.

"Itu soal pergantian kepengurusan politik pasca penetapan DCS (daftar calon sementara). Kalau ada perubahan kepengurusan pasca-DCS seharusnya tidak mempengaruhi daftar calon yang diajukan,"ujar Ida di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2014).

Diketahui, pascapergantian pengurus parpol, masalah timbul. Mereka keberatan dengan caleg DPRD kabupaten atau kota yang ditunjuk pengurus sebelumnya yang kemudian sudah ditetapkan KPU dalam DCS. Padahal, saat ini mereka sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT).