Pemilu, Cara Rakyat Menghukum Aktor Politik Pelanggar HAM
SETARA Institute mengimbau pemilih terkait pemajuan HAM (Hak Asasi Manusia) menjelang pemilu 9 April 2014.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SETARA Institute mengimbau pemilih terkait pemajuan HAM (Hak Asasi Manusia) menjelang pemilu 9 April 2014. Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan pemilu merupakan cara rakyat untuk menghukum secara politik aktor-aktor politik yang melakukan kejahatan di masa lalu tetapi tidak tersentuh oleh hukum.
"Karena itu Pemilu 2014 harus menjadi arena pengadilan politik bagi mereka," kata Hendardi melalui pesan singkat, Senin (7/4/2014).
Salah satu caranya, kata Hendardi, dengan cara tidak memilih partai yang mengusung capres bermasalah, baik bermasalah dengan HAM, korupsi, juga intoleransi.
" Jangan beri kesempatan partai-partai yang dikendalikan tokoh-tokoh bermasalah menembus presidential treshold dengan memperoleh 20% suara nasional atau 25% kursi DPR," katanya.
Hendardi mengatakan hal itu adalah cara untuk membendung orang-orang bermasalah memimpin negara-bangsa. Satu cara sederhana adalah dengan cara tidak memilih partai yang bermasalah.
"HAM adalah nafas bernegara. Bahkan elemen HAM sejajar dengan cita-cita pencapaian kesejahteraan," tuturnya.
Ia mengatakan HAM juga penggenap kesempurnaan konsepsi demokrasi konstitusional Indonesia. "Maka sudah seharusnya aspek HAM menjadi salah satu pertimbangan rakyat dalam memilih partai politik pada Pemilu 9 April 2014," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.