TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di DKI Jakarta, Denny Iskandar menegaskan menjadi konsekuensi Jokowi menanggalkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta jika menang dalam Pilpres pada 9 Juli mendatang.

Atas hal itu, Denny mengatakan, bukan berarti secara serta-merta masalah ke-Jakarta-an akan dilepas Jokowi. Ia juga membantah pendapat yang menyebut Jokowi tak amanah lantaran maju mencapres.

"Ada yang mengatakan Jokowi tak amanah karena meninggalkan jabatan sebagai gubernur. Tetapi saya tegaskan, justru kalau jadi presiden, Jokowi justru bisa lebih efektif mengurusi Jakarta," kata Denny dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (5/7/2014).

Denny mengatakan, selama ini sejumlah permasalahan rutin Jakarta seperti kemacetan dan banjir, tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah pusat. Untuk itu, katanya, jika Jokowi dan terpilih menjadi presiden, maka koordinasi dalam mengatasi permasalahan tersebut akan lebih mudah ditangani.

“Kelak Jokowi menjadi presiden kewenangan akan lebih mudah. Dia bisa memerintahkan Kementerian PU dan wilayah penyangga DKI untuk membantu penangan banjir dan kemacetan yang sudah menahun ini,” sebut Denny.

Ia menyebut, selama ini Jokowi memiliki keterbatasan kewenangan atas penanganan masalah saat memimpin DKI Jakarta. Denny mengklaim, dengan Jokowi menjadi presiden, persoalan banjir dan macet akan lebih mudah diatasi.

“Gampang kok tinggal cari menteri yang mau bekerja. Anggaran penanganan juga bisa dipercepat. Waduk Ciawi, Cisadane, tidak bisa ditunda lagi dan akan mudah direalisasikan,” katanya.

Denny menambahkan, latar belakang Jokowi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI membuatnya lebih memahami permasalahan yang ada di DKI saat ini.

“Jika Jokowi jadi presiden, masterplan (penanganan) banjir dan kemacetan Jakarta akan mudah dijalankan,” katanya.