GP Ansor: Wacana Tunda Hasil Pilpres Akrobat Politik yang Tak Perlu
Nusron Wahid, meminta para elite politik di kubu pasangan Prabowo-Hatta seharusnya menempatkan diri sebagai negarawan
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hendra Gunawan
![GP Ansor: Wacana Tunda Hasil Pilpres Akrobat Politik yang Tak Perlu](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/20140705_232855_debat-capres-cawapres-putaran-terakhir.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, meminta para elite politik di kubu pasangan Prabowo-Hatta seharusnya menempatkan diri sebagai negarawan dengan sikap legowo dan sadar diri akan konsekuensi sebuah kompetisi.
Kalah atau menang dalam demokrasi itu biasa. Nusron menyebut usulan meminta penundaan penetapan hasil pilpres kepada KPU hanya sebuah akrobat politik.
"Kalau kalah dan di luar pemerintah juga mulia dan terhormat. Memberikan kritis dan konstruktif. Rakyat juga membutuhkan itu. Kok kesannya tidak siap kalah. Almarhum Gus Dur pernah menyebut katanya tokoh yang paling ikhlas. Buktikan dan jangan kecewakan Gus Dur dong," kata Nusron di Jakarta, Minggu, (20/7/2014).
Sentilan Nusron ini merujuk ucapan yang pernah disampaikan Gus Dur terhadap capres Prabowo Subianto.
Menurut Nusron, yang dipecat oleh Ketua Umum Partai Golkar karena memilih mendukung Jokowi-JK, saat ini rakyat sudah mencapai anti klimaks dan kulminasi atas drama politik yang dilakukan elit politik.
"Karena itu menunda-nunda rekapitulasi suara oleh KPU dengan dalih apapun merupakan kesengajaan untuk membunuh demokrasi. Ulah elit politik ini lama-lama membuat rakyat kehilangan harapan, frustasi dan bisa marah. Lama-lama rakyat kehilangan kesabaran. Karena itu gak usah main-mainlah kepada rakyat," tegas Nusron.
Nusron mengingatkan seharusnya elit politik itu sensitif dan sadar akan kehendak mayoritas rakyat, tidak usah menggunakan dalih dan argumentasi yang tidak rasional, yang pada ujungnya hanya menunda-nuda dengan sengaja.
"Ujung-ujungnya minta ditunda, karena masih mau coba bermain-main. Seharusnya sadar diri, bahwa zaman sudah berubah. Akrobasi politik itu sudah tidak dikehendaki rakyat," ujarnya.
Apalagi akrobat dengan menuntut pemilihan ulang di beberapa tempat yang tidak ada dasar UU-nya.
"Kalau mau menuntut pemungutan suara ulang, apakah sudah sesuai dengan UU. UU-nya tidak memperbolehkan tuh," ujarnya.