TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden/wakil 2014-2019 menimbulkan harapan dan beberapa masukan dari berbagai kalangan. SETARA Institute for Democracy and Peace memberikan usulan mengenai penuntasan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM).

Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos menyatakan setidaknya ada tiga yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang HAM. Pertama, menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu yang selalu mandek di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kasus-kasus Sumber Daya Alam (SDA), tambang, agraria, dan kebebasan beragama masih banyak, serta intoleransi beragama masih kuat," ujarnya di Kantor SETARA, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2014) siang.

Rekomendasi kedua yaitu kita membantu pemerintah Jokowi-JK harus mengeluarkan perpu tentang rekonsialisasi kebenaran dan keadilan masa lalu. Pembentukan ini diharapkan dilakukan dengan cara menseleksi dan memilih orang-orang yang mempunyai wewenang.

"Pilihlah orang yang tepat dalam membentuk komisi kebenaran dan rekonsilisasi demi mengobati luka lama,"katanya.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan bisa memulihkan pemerintahannya agar tidak tebang pilih. Jokowi-JK diharapkan tidak hanya mengusut kasus pelanggaran HAM yang dilakukan tahun 1997-1998.

Mantan Wali Kota Solo ini juga diharapkan mengusut tuntas permasalahan kasus Timor Timur, Talang Sari dan kasus pelanggaran HAM lainnya.