Soroti Rangkaian Merdeka Belajar, Komisi X DPR: Masih Banyak PR, Bukan Sekedar UN
Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa meminta agar melihat satu kesatuan rangkaian kebijakan 'Merdeka Belajar' tidak hanya masalah penghapusan UN.
Penulis: Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor: Fathul Amanah
"Merdeka Belajar jangan sampai kemudian disalahpahami. Oh ya belajarnya di luar kelas, sekedar pergi keluar kelas, terus gelar tikar baca-baca di situ, aduh bukan begitu," ujarnya.
Namun, bagaimana menemukan hal-hal baru, kreatif dan bisa menemukan solusi atas hal-hal yang terjadi di lingkungannya.
Pihaknya mengatakan, PR besarnya adalah memberikan pembekalan kepada guru supaya mengerti tujuan daripada Mendikbud Nadiem Makarim.
"Jangan sampai kemudian salah terjemahan. Kalau sudah salah terjemahan nanti fatal akibatnya memang," pungkas Ledia.
![JK Tanggapi Soal Penghapusan UN](https://cdn2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/jk-tanggapi-soal-penghapusan-un.jpg)
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla Menolah Penghapusan Ujian Nasional
Dikabarkan, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju adanya rencana penghapusan Ujian Nasional (UN).
JK menganggap penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa menurun.
Jusuf Kalla berpandangan adanya penghapusan Ujian Nasional nanti akan membuat siswa tidak bekerja keras.
"Jangan menciptakan generasi muda yang lembek," tukas Jusuf Kalla dilansir Youtube KompasTV pada Kamis (12/12/2019).
Ia berpendapat agar siswa supaya tetap belajar, sebab Ujian Nasional itu penting.
Tak banyak berkomentar, Jusuf Kalla mengatakan akan menjelaskan di kemudian hari.
Sebelumnya, JK pernah beranggapan bahwa UN masih relevan diterapkan.
Alasannya, UN dapat menjadi tolok ukur terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Pihaknya mengatakan, apabila dilakukan penghapusan UN maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003.