Pak Nadiem Makarim, Perhatikan Juga Nasib Siswa Vokasi Selama Pandemi Covid-19
Hetifah mengingatkan perlunya Kemendikbud menerbitkan kebijakan khusus untuk pendidikan vokasi selama masa pandemi ini.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperhatikan siswa vokasi selama pandemi Covid-19.
Hal ini dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI dengan eselon I Kemendikbud, Selasa (4/5/2020) membahas mengenai keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, serta arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud ke depannya.
"Komisi X DPR RI mendorong Balitbangbuk untuk melakukan penelitian khusus mengenai vokasi, yang selanjutnya dijadikan dasar perumusan kebijakan. Selain itu, Kemendikbud juga didorong untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi kedalam cetak biru pendidikan nasional," ujar Hetifah, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).
Politikus Golkar tersebut menilai adanya dasar penelitian yang kuat sangat penting dalam proses perumusan kebijakan.
Baca: Viral Video ABK Asal Indonesia Bekerja di Kapal Ikan China, Meninggal Jenazahnya Dibuang ke Laut
Hetifah mengatakan semuanya harus didasari oleh evidence based dan begitu banyaknya penelitian yang telah dilakukan harus menjadi dasar penentuan pembangunan vokasi yang memang menjadi salah satu fokus utama Kemendikbud di periode ini.
Baca: DPR Bingung, Kemenhub Buka Kembali Layanan Transportasi, Padahal Kasus Corona Masih Tinggi
"Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografisnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya," kata dia.
Baca: Kesal Tak Diberi Pekerjaan, Remaja Ini Bakar Truk Pengangkut Sawit di Aceh Timur
Selain itu, Hetifah menyampaikan bahwa masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam cetak biru sangat penting, demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang.
Menurutnya jika tidak ada grand design yang memiliki kekuatan hukum maka sangat rentan untuk tidak berlanjut di periode selanjutnya terutama bila terjadi pergantian menteri.
"Oleh karena itu kita harus sama-sama berkomitmen untuk ini, dan cetak biru tadi harus dibuat dengan benar-benar berkualitas baik,mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan berbasis data," jelas Hetifah.
Hetifah mengingatkan perlunya Kemendikbud menerbitkan kebijakan khusus untuk pendidikan vokasi selama masa pandemi ini.
"Karena masih belum adanya ketidakpastian kapan kita akan keluar dari masa pandemi ini, Kemendikbud harus menyiapkan skenario-skenario juga untuk anak SMK dan pendidikan vokasi lainnya," katanya.
"Karena rata-rata mereka belajar berbasis praktik, tidak bisa hanya teori secara daring. Harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas," kata dia.