TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP telah dilaksanakan dalam sebulan terakhir.

Sejak itu hingga bulan Juli 2020 ini, Dinas Pendidikan Kota Batam telah mencatat sekitar 600 laporan pengaduan dari orangtua dan wali murid terkait tidak lolosnya peserta didik dalam PPDB tersebut.

Baca: PPDB Makassar 2020 Jalur Zonasi Dibuka hingga 18 Juli, Segera Akses ppdb.makassar.go.id

Tidak hanya itu, saat proses PPDB pun banyak orang tua murid yang kecewa.

Pasalnya, situs yang dirujuk untuk melakukan pendaftaran sulit untuk diakses.

Permasalahan PPDB ini terjadi di berbagai kelurahan.

Masalah kuota yang tidak memadai selalu terjadi di empat tahun terakhir karena jumlah sekolah yang tidak sebanding.

Masalah ini pun diprediksi akan semakin parah karena saat ini geliat pembangunan permukiman warga sedang terjadi di kelurahan tersebut.

“Sangat disayangkan PPDB ini bermasalah karena infrastruktur dan sumber daya IT yang belum optimal. Tentu ke depannya dengan digitalisasi Kota Batam, insya Allah hal ini tidak lagi jadi masalah. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan kuota siswa, tentu kedepannya dengan PAD Batam yang lebih tinggi, kita bisa alokasikan APBD untuk pendidikan,” ujar pria yang juga calon wali kota Batam itu (19/7/2020).

Anggota aktif Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Kepri yang sebelumnya pernah berdinas di Ditpolairud Polda Kepri selama 7 tahun ini menyatakan bahwa rencana jangka panjang pemerataan sekolah gratis adalah visinya, namun tetap harus memperhatikan rencana jangka pendek untuk mengantisipasi permasalahan kuota sekolah negeri yang sudah berulang kali terjadi di Batam.

Baca: Solusi Tereliminasi PPDB, Disdik DKI Saran Siswa Kurang Mampu Daftar KJP Plus

Ia optimistis nantinya PAD Batam akan naik secara signifikan, sehingga APBD bisa dialokasikan untuk subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar masyarakat dapat menjangkau biaya sekolah swasta.

“Masalah PPDB ini karena jumlah sekolah negeri sedikit, siswa banyak, dan orang tua murid menganggap sekolah swasta terlalu mahal. Tentunya rencana ke depannya adalah pemerataan sekolah gratis di seluruh wilayah kota ini, namun rencana jangka pendeknya kita akan siapkan agar semua siswa tertampung baik di negeri maupun swasta. Insya Allah dana BOS akan dapat mengatasi keterbatasan kuota ini."