"P2G pada intinya meminta kepada para Kepala Daerah, agar sekolah jangan dulu dibuka secara nasional, sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional bertahap," ujar Satriwan melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

Satriwan menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021, yakni sampai Juli 2021. PJJ diteruskan dengan sejumlah perbaikan.

Jika sekolah tatap muka kembali, Satriwan mengatakan pembelajaran berpotensi tak akan berjalan efektif dan optimal.

"Hal ini terjadi karena pembelajaran dibagi dua shift, tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak boleh ada kegiatan olahraga, kantin ditutup, interaksi siswa antar kelas sangat terbatas, waktu belajar pun terbatas," tutur Satriwan.

"Melihat ketatnya aturan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, interaksi sosial siswa di sekolah juga sangat terbatas dan tak akan optimal, sama halnya dengan di rumah selama PJJ," tambah Satriwan.

Selain itu, Satriwan menilai guru tidak akan bisa optimal mengawasi aktivitas siswa setelah keluar dari gerbang sekolah.

Satriwan kemudian mengingatkan, bulan Desember akan dilaksanakan Pilkada serentak dan adanya liburan akhir semester, Natal, dan Tahun Baru.

"Artinya mobilitas masyarakat makin tinggi dan berpotensi menjadi sebaran baru Covid-19. Bayangkan Januari kemudian sekolah tatap muka dilakukan. Jadi kekhawatiran sekolah akan menjadi kluster terbaru covid-19 sangat beralasan," ujar Satriwan.

Belum Punya Ruang Isolasi Mandiri

Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat mayoritas sekolah di 8 provinsi belum memiliki ruang isolasi darurat sementara Covid-19.

Hal ini berdasarkan data yang didapat komisioner KPAI Retno Listyarti setelah mengunjungi 48 sekolah di 21 kabupaten/kota di 8 provinsi.

Mayoritas sekolah yang dikunjungi Listyarti tidak memiliki ruang isolasi darurat sementara.

"Kecuali di 3 sekolah dari 48 yang saya datangi. Artinya sekolah itu harus ada MoU dengan dinas kesehatan, sehingga didampingi bahwa harus ada ruang isolasi itu," kata Listyarti dalam diskusi bertajuk Ngopi Seksi, Minggu (22/11/2020).

Pengadaan ruang isolasi darurat sangat diperlukan untuk kondisi ketika seorang siswa datang ternyata suhu tubuhnya di atas 37,3. Maka siswa harus berada di ruang isolasi sementara.

Ruang isolasi darurat sementara idealnya berada di dekat pintu gerbang, sehingga setiap siswa yang suhu tubuhnya di atas 37,3 tidak bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah.

"Semisal ada siswa ternyata terinfeksi Covid-19, artinya dia tidak akan menyebarkan ke lingkungan sekolah," kata Listyarti.

Siswa yang suhu tubuhnya di atas 37,3 harus duduk dulu di ruang isolasi darurat selama 30 menit, untuk mengetahui apakah karena di jalan suhunya tinggi atau sebaliknya.

"Nanti diukur lagi, kalau tidak turun akan dihubungi orang tuanya untuk dijemput. Atau, kalau tidak maka akan diurusi tenaga kesehatan yang ada. Itulah mengapa ada jarak meteran antara sekolah dengan fasilitas kesehatan terdekat," ucap Listyarti.

Hal kedua yang tidak ada yakni standar operasional (SOP) kedatangan siswa yang naik kendaraan umum.

SOP itu misalnya adalah ketika berangkat sekolah sebaiknya tidak siswa yang naik kendaraan umum tidak langsung menggunakan seragam.

Seragam disimpan dulu di tas, siswa berangkat pakai baju bebas dan kemudian pakai masker. Menurut Listyarti, hal itu diperlukan untuk memastikan seragam siswa steril dari virus Covid-19.

"Sampai di sekolah dia harus diukur suhu tubuhnya, cuci tangan, dan sekolah seharusnya memiliki disinfektan sehingga dia bisa disemprotkan disinfektan dulu," kata Listyarti.

"Setelah itu dia masuk ruang ganti, berarti harus disiapkan ruang ganti," kata Listyarti lagi.

Dalam hal ini, diharapkan sekolah juga harus melakukan pemetaan untuk anak-anak yang datang ke sekolah dengan kendaraan umum.

Ketika terjadi pemetaan maka akan diketahui siapa saja dan berapa ruang ganti yang dibutuhkan.

Ketika ruang ganti itu digunakan, barulah anak-anak yang naik kendaraan umum itu ganti seragam. Jadi seragam yang masuk ke dalam kelas sudah steril.

"Kita sadar bahwa di luar bisa saja anak terkena, tetapi bagaimana kemudian protokol kesehatan itu membantu," ucap Listyarti.

Yang Pilkada Jangan Buka Dulu

Terkait pembukaan kembali belajar di sekolah metode tatap muka ini, KPAI memberikan empat rekomendasi.

Pertama, KPAI merekomendasikan agar 270 kabupaten/kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak membuka sekolah pada Januari 2021.

Diyakini akan terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 pasca-Pilakda serentak berlangsung.

"Karena ini pasti terjadi lonjakan kasus. Kalau kita ingin melindungi anak-anak dan guru kita, maka jangan buka sekolah dulu pada Januari khusus untuk 270 kabupaten kota yang melakukan Pilkada," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti secara virtual, Minggu (22/11/2020).

Kedua, KPAI merekomendasikan supaya penyiapan pembukaan sekolah melibatkan sinergi dinas kesehatan dan dinas pendidikan terkait dengan pembukaan sekolah.

Berdasarkan temuan KPAI, hanya di tiga daerah yang telah terjadi sinergi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan terkait pembukaan sekolah.

Ketiga, KPAI merekomendasikan pemenuhan protokol kesehatan di sekolah bisa dilakukan secara rinci.

Artinya, pemenuhan protokol kesehatan mulai dari layanan BK, layanan perpustakaan dan lain-lain.

"Dari seluruh sekolah yang kami datangi, hanya satu sekolah yang SOP lengkap dari 48 sekolah. Itu sebenarnya mulai dari 15 protokol kesehatan," kata Listyarti.

"Kami berharap semua itu dipenuhi oleh sekolah, dan kami sudah mensosialisasikan kepada teman-teman dinas pendidikan," sambung dia.

Keempat KPAI merekomendasikan agar materi pembelajaran diperhatikan dengan seksama.

Tidak semua bisa menerapkan pembelajaran tatap muka, maka harus blended Pendidikan jarak jauh (PJJ) dan PTM.

Khusus PTM KPAI berharap dinas pendidikan dan sekolah untuk segera menyisir materi mana yang masuk kategori sulit dan sangat sulit, dengan materi sedang dan mudah.

Materi sedang dan mudah berikan saat PJJ, sementara materi yang sulit dan sangat sulit diberikan pada saat PTM.

"Kalau memang PJJ dan PTM ini, kita jangan sampai saat PTM ngasih tugas gurunya. Jadi PTM itu fokus kepada materi saja, dialog, dialogis, interaksi antara guru dan murid sehingga menurunkan stress yang dialami anak-anak," tegas Listyarti.

KPAI turut meminta ada uji coba sebelum PTM benar-benar dilakukan.

Uji coba baiknya dimulai dari jumlah seperempat siswa.

"Karena yang pertama kita adalah mendidik dan mendisiplinkan, itu sulit banget untuk patuh. Guru-guru juga harus siap, guru nurunin masker ketika menerangkan, anak-anak itu menurunkan juga itu," katanya.

"Jadi pakai masker sambil menerangkan pun harus guru-guru itu berlatih," ujarnya.

Laporan reporter Tribunnews: Fahdi Faflevi/Lusius Genik/Nuryanti