TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban pada buku PKN kelas 10 halaman 29 pada kurikulum 2013 tentang bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden.

Proyek Belajar Kewarganegaraan

Mari Menganalisis Berita

Cermatilah berita di bawah ini.

7 Kementerian/Lembaga ini Dapat Rapor Merah dari Jokowi

Presiden Joko Widodo hari ini menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung diserahkan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil laporan BPK Jokowi mengaku memberikan rapor merah tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) yang oleh BPK memiliki predikat laporan keuangan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

“Ini yang saya sebutkan yang mendapatkan predikat Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer, biar tahu semuanya,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (5/6/2015).

Disebutkannya di hadapan semua kepala lembaga dan para menteri, ketujuh KL tersebut adalah Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dari hasil laporan tersebut, Jokowi memerintahkan kepada pejabat yang ada di kementerian dan lembaga yang telah disebutkan tersebut untuk memperbaiki laporan keuangannya supaya jelas dan lebih transparan.

”Saya tadi hanya membacakan hasil, bukan memberi opini karena yang beri opini itu BPK. Hasil pemeriksanaan ini sebagai momentum untuk memperbaiki,” jelas Jokowi.

Untuk memperkuat hal itu, Jokowi memerintahkan kepada seluruh K/L untuk memperbaiki sistem peringatan dini dengan memaksimalkan fungsi pengawasan intern di setiap organisasinya.

“Akhir kata saya mengajak kementerian dan lembaga untuk berbenah, untuk memperbaiki membangun tata kelola kuangan terbuka, transparan dan mempertanggungjawabkan uang rakyat sebaik-baiknya,” tutup Jokowi. (Yas/NDw).

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Halaman 157 158 Semester 2: Mengamati Peran Tanah bagi Kehidupan

Setelah membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Menurut kalian bolehkah suatu lembaga negara dalam hal ini kementerian negara dievaluasi atau dinilai kinerjanya oleh presiden? Berikan alasanmu!

2. Apa saja manfaat dari dilakukannya penilaian terhadap kinerja kementerian negara?

3. Faktor apa saja yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan?

4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?

5. Menurut kalian apa saja yang harus dilakukan kementerian untuk meningkatkan kinerja?

Baca juga: Kunci Jawaban Seni Budaya Kelas 12 Halaman 155 Semester 2: Konsep dan Teknik Pergelaran Teater

Jawaban:

1. Boleh, karena ini merupakan hal yang wajib.

Selain itu presiden sendiri berkedudukan sebagai pemimpin para menteri.

Presiden merupakan hasil dari proses pemilu yang dipilih oleh rakyat.

Evaluasi kinerja terhadap menteri merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang dipimpin presiden terhadap rakyat.

2. Manfaat dari dilakukannya penilaian adalah sebagai bentuk kontrol presiden terjadap kinerja menterinya.

Para menteri yang ditunjuk sebagai pembantu presiden harus bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan presiden.

Jika ada menteri yang gagal menjalankan tugas, maka perlu dilakukan tindakan yang keras, misalnya penggantian hingga upaya-upaya lainnya.

Semua hal itu menjadi kewajiban presiden agar pemerintahan berjalan dnegan baik dan sesuai dengan amanat rakyat.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Semester 2 Halaman 224 225: Sinonim dan Antonim pada Fabel

3. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu kementerian negara berkinerja kurang memuaskan adalah sebagai berikut:

- Karena kementerian tidak memiliki rencana dan aksi yang jelas

- Adanya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme

- Pegawai tidak disiplin

- Pemimpin kementerian kurang bisa memimpin anggotanya.

Baca juga: Kunci Jawaban Prakarya Kelas 8 Halaman 79 Semester 2, Lembar Kerja 1: Jenis dan Ciri Satwa Harapan

4. Untuk mengatasi agar kinerja kementerian memuaskan adalah dengan memilih menteri yang tegas, disiplin serta memiliki kemampuan yang baik.

Selain itu diharapkan agar para menteri juga tidak melakukan korupsi dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Hal yang harus dilakukan oleh kementerian adalah dengan meningkatkan kinerja melalui upaya-upaya perbaikan.

Bekerja dengan tujuan dan sasaran kerja yang jelas.

Selain itu kementerian juga harus tetap memperhatikan penegakan hukum yang jelas juga.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)