Hingga puncaknya terjadi peristiwa G30S atau gerakan 30 September, yang menyeret PKI sebagai tertuduh pertama.

Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dekat dengan Soekarno dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan tujuh jenderal TNI.

Tetapi, menjelang pergantian tahun 1965 ke 1966, belum ada tindakan pemerintah yang berdampak positif.

Selain itu banyak terjadi pemberontakan di berbagai daerah membuat aktivitas perekonomian terganggu.

Dikutip dari intisari.grid.id, pada masa demoktrasi terpimpin, diterapkan ekonomi terpimpin.

Yaitu sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah.

Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Sementara pusat memegang kekuasaan yang besar di bawah kewenangan Soekarno.

Kebijakan Soekarno untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 juga berdampak pada perekonomian.

Sikap kerasnya itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1965, sehingga kegiatan ekspor pun terhenti.

Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.

Pada 1965 cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dollar AS.

Hal itu karena dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat.

Perekonomian yang semakin defisit, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia.