TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengapresiasi Bupati Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon yang sudah mencairkan seluruh dana penyenggara Pilkada kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita apresiasi kepada bupati yang sudah mencairkan dana hibah tersebut," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Jumat (24/7/2020).

Sebelumnya, Kemendagri telah melayangkan surat teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon melalui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk memberikan teguran kepadanya, yang terbilang lambat dalam mencairkan dana hibah kepada Bawaslu.

Surat teguran tersebut tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 131.12/3765/OTDA, Jakarta, 21 Juli 2020.

Bahtiar mengatakan, seharusnya pencairan dana hibah ini paling lambat lima bulan sebelum pemilihan kepala daerah berlangsung.

Pencairan ini dipercepat, untuk melancarkan para penyenggara Pilkada, agar tidak terhambat untuk menggelar pesta demokrasi.

Baca: Jelang Pilkada Serentak 2020, Mendagri Minta Dana Hibah Daerah Segera Dicairkan

"Paling lambat 5 bulan sebelum pencoblosan," jelasnya.

Untuk itulah, Kemendagri meminta kepada seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada agar dapat mempercepat proses pencairan dana hibah.

Bahtiar mengatakan, pemerintah pusat terus-terusan mendesak agar pencairan dapat selesai dengan tepat waktu.

"Kita dorong agar cepat dalam menyalurkan dana bantuan hibah," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara, Syafrida Rasahan membenarkan bahwa Kabupaten Samosir terlambat mencairkan dana hibah kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, keterlambatan pencairan dana hibah tersebut akan berdampak kepada kegiatan Pilkada di Kabupaten tersebut. Sebab, pembayaran honor pada kegiatan akan terlambat diterima oleh petugas lapangan.

"Dampaknya, kami tidak bisa bekerja secara maksimal, kami juga terhambat pada pembayaran honor. Banyak hal terkendala, akibat dari terlambatnya pencairan," kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Rabu (22/7/2020).

Ia mengatakan, sebagaimana pada rapat dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu, di mana menyebutkan bahwa Kabupaten Samosir daerah terlambat di Indonesia yang mencairkan dana hibah kepada Bawaslu.

"Sebagaimana hasil rakor kemarin, paling rendah itu adalah Kabupaten Samosir dari daerah lain, dalam menyelesaikan penyerahan dana hibah," jelasnya.

Baca: Gibran Berpotensi Maju Pilkada Solo Lawan Kotak Kosong, Pengamat: Ada Budaya Politik Perkewuh

Kemudian, usai pertemuan dengan Bawaslu di kabupaten, Syafrida mengatakan, adanya masalah teknis sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan tersebut.

"Alasan bupati karena terlambat itu adalah masalah teknis di Bawaslu kabupaten," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 23 kabupaten/kota pada Desember mendatang.

Jika pencairan dana tersebut terlambat, maka akan menyebabkan terjadinya masalah bagi pembayaran honor pekerja di Bawaslu.

Wanita berhijab ini mengatakan, seharusnya pencairan dana hibah tersebut sudah selesai pada akhir bulan Juni lalu.

"Ini sudah bulan tujuh akhir, seharusnya seluruh dana hibah itu telah ditransfer kepada penyelenggara Bawaslu atau KPU kabupaten," jelasnya.

Melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyurati Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk menegur Bupati Samosir Rapidin Simbolon, karena keterlambatan pencairan dana hibah.

Saat ini, dikatakannya Kabupaten Samosir baru menyetorkan dana hibah kepada Bawaslu 12 persen dari total jumlah anggaran.

Setelah adanya surat teguran, ia berharap Bupati Samosir Rapidin Simbolon segera melakukan pencairan kepada Bawaslu kabupaten.

"Pencarian, baru 12 persen kemarin, dan terlambat. Harapan kita bisa segera menyelesaikan dengan pencairan dana hibah kepada penyelenggara," jelasnya. (Wen/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul BREAKING NEWS: Setelah Ditegur Kemendagri, Bupati Samosir Cairkan Dana Hibah ke Bawaslu