Isu Dinasti Politik di Pilkada, Ketum Golkar: Jika Masyarakat Memilih secara Demokratis, Sah
kehadiran dinasti politik, terutama dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) tidak terlepas dari aspirasi masyarakat.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak setuju dengan adanya anggapan bahwa partai politik berperan besar memunculkan dinasti politik berdasarkan figur-figur yang diusungnya.
Menurutnya, kehadiran dinasti politik, terutama dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) tidak terlepas dari aspirasi masyarakat.
Baca: Jokowi Harus Minta Anak dan Menantunya Mundur Jika Ingin Hilangkan Citra Dinasti Politik
Baca: Legislator NasDem: Dinasti Politik Bukan Fenomena Baru
Dari aspirasi dan keinginan masyarakat itu yang diserap dan diwujudkan oleh partai politik.
"Iya saya rasa realitas politik kita adalah politik yang dikehendaki oleh masyarakat," kata Airlangga ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (31/7/2020).
Menko Perekonomian itu menilai, selama masyarakat memilih secara demokratis pasangan calon yang dianggap melanggengkan dinasti politik, maka hal tersebut sah-sah saja.
"Jadi tidak, jadi kalau sejauh masyarakat memilih itu secara demokratis adalah sah," kata dia.
