TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivitas penggunaan media sosial di Pilkada 2020 diprediksi akan meningkat pesat.

Berkenaan dengan itu, isu SARA dan ujaran kebencian dikhawatirkan makin nyaring terdengar.

Menanggapi kondisi itu, Politikus PDI-Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan sesungguhnya partai politik tidak akan terang - terangan memforsir isu kebencian atau agama di hajatan demokrasi.

Tapi, karena maraknya dan mudahnya penggunaan media sosial, banyak simpatisan parpol yang jumlahnya masif justru terlibat pada persoalan itu.

Baca: Polda Metro Jaya Tangani 480 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks Selama Pandemi Corona

"Parpol tidak akan terang - terangan memforsir isu kebencian atau agama, tapi ada simpatisan yang jumlahnya masif untuk memainkan isu itu," ungkap Budiman dalam diskusi virtual 'Pilkada Tanpa Ujaran Kebencian dan Isu Agama Lebih Oke', Kamis (13/8/2020).

Pasalnya kata dia perkembangan teknologi informasi membuat siapa saja bisa memproduksi informasi dimanapun dan kapanpun.

Media sosial menjadi bebas karena penggunanya tidak harus mengurus izin penerbitan.

"Yang disebut media sosial lebih kepada dia bisa digunakan orang banyak. Jadi pengertian dia bersifat sosial karena bisa digunakan orang banyak tanpa surat izin penerbitan," kata dia.

Berperannya para simpatisan di media sosial, kata Budiman, suka atau tidak suka akan mempengaruhi pilihan politik orang lain tanpa mereka tahu siapa pemilik akun tersebut.

"Suka atau tidak suka dia mempengaruhi pilihan politik tanpa kita tau siapa pemegang akun ini," pungkasnya.