TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan memutuskan tidak ikut Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat (Sumbar) Alex Indra Lukman mengatakan akan mengusulkan rekomendasi tersebut ke DPP PDIP.

"DPD PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti Pilgub 2020. Sikap ini akan kami ajukan pada DPP partai, karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah, tidak sekadar tentang kontestasi atau pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai," kata Alex dalam siaran pers yang diterima Tribun, Minggu (6/9/2020).

Keputusan tersebut terkait dengan dikembalikannya rekomendasi pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni kepada PDIP. Sebelumnya PDIP mengusung Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020.

"Kemarin orang yang sama mewakili paslon mengembalikan B1KWK kepada kami. Dengan demikian drama yang ngalor-ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata dia.

Baca: Tanggapan DPW PAN Sumbar Terkait Pengembalian Mandat ke PDIP oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Alex mengatakan partainya akan terus berjuang merebut hati rakyat Tanah Minang, meski ada upaya politisasi yang menegatifkan pernyataan Puan Maharani.

Alex mengatakan, meski sejarah panjang PDIP di Sumbar kerap disudutkan oleh elite di Tanah Minang itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tetap memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bersama.

"Kami tidak larut dalam persoalan ini, sejak awal pandemi sampai saat ini dan ke depannya PDI Perjuangan Sumatera Barat akan terus bergotong royong melaksanakan bakti sosial meringankan beban masyarakat yang terdampak," katanya.

Alex menceritakan, tahapan Pilgub Sumbar 2020 ini sudah dimulai sejak tahun lalu, tetapi tertunda akibat pandemi sehingga sudah melalui waktu dan proses yang sangat panjang.

Proses di partai dimulai saat para calon mendaftar yang kemudian dipelajari secara saksama. Antara lain rekam jejak, elektabilitas yang diukur dengan metode survei sebelum diambilkan keputusan.

Mantan anggota DPR RI ini menerangkan, Puan sudah mengumumkan dukungan partai terhadap Mulyadi - Ali Mukhni sebagai Cagub dan Cawagub Sumbar 2020.

Keputusan partai ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan melakukan seleksi calon secara objektif. Karena Mulyadi dan Ali Mukhni adalah kader Demokrat dan PAN yang posisi politiknya saat ini berada di luar pemerintahan.

Baca: DPP PAN Kerahkan Seluruh Kekuatan Menangkan Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar

"Kami juga tidak pernah menyimpan dendam atau sakit hati terkait Pilpres ataupun Pileg, terbukti yang kami usung adalah Ketua PAN Sumbar pada saat itu meski dua kursi DPR RI direbut oleh PAN," jelas dia.

Alex juga mengajak kader dan simpatisan PDI Perjuangan mengkonsolidasikan barisan untuk tetap melaksanakan arahan Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri dan pesan Puan Maharani untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumatera Barat dengan mengamalkan Pancasila.

"Kita sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik dan kita tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," kata Alex.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan rekomendasi ke partai.

Menurut Hasto, sikap kepemimpinan Mulyadi tidak kokoh sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi.

"Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dll. Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," kata Hasto.

Ia mengatakan sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

"Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," katanya.

Baca: Tolak Rekomendasi PDIP Hanya Didukung Demokrat dan PAN, Sikap Tegas Mulyadi-Ali Mukhni Diapresiasi

Lebih jauh Hasto mengatakan komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir nampak ada sesuatu yang berbeda.

"Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak!!" katanya.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan sangat kagum dengan Sumbar. Salah satunya dari aspek kebahasaan, yakni bahasa Melayu saja.

Sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada tahun 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.

"Itu kan hebat. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat," katanya.

Selain itu makanan Padang yang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Makanan yang diterima secara terbuka, dan oleh masyarakat Indonesia dijadikan sebagai makanan nasional.

"Kalau bahasa dan makanan sudah Go Nusantara, masa mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu, katanya.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," ujarnya. (tribun network/fik/wly)