TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Pilkada 9 Desember tetap berlangsung di tengah situasi pandemi Covid-19. 

Sekjen Partai PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, sesuai amanat UUD 1945, disepakati bahwa masa periode kepemimpinan adalah 5 tahun. 

Atas dasar itu, Hasto mengatakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang harus tetap berlangsung, sekalipun di tengah situasi pandemi.

"Apalagi di tengah pandemi, tidak boleh menghadapi suatu krisis kemudian dengan ketidakpastian baru," jelas Hasto di Markas Tribun Network di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Hasto menjelaskan, pemerintahan daerah akan berakhir pada Februari 2021. 

Sebelumnya Pilkada 2020 sudah mengalami penundaan satu kali lantaran bangsa Indonesia belum tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. 

Baca juga: Momen UU Cipta Kerja Dimanfaatkan Elite yang Tak Sabar 2024, PDI-P: Itu Sikap Pengecut

"Di tengah persoalan pandemi, apalagi sudah masuk ke perekonomian rakyat, kemudian ada ketidakpastian di kalangan pemerintahan, ini akan sangat berbahaya, menciptakan ketidakpastian politik baru," jelas Hasto.

PDI-P, sebagai partai politik pengusung pemerintah, memastikan tidak akan terjadi ketidakpastian politik di tengah situasi pandemi.

"Harusnya kami senang. Otomatis, karena begitu (jabatan-jabatan) kosong, diisi oleh orang-orang pemerintah," katanya.

"Tetapi yang kami jaga adalah demokrasi dari rakyat ini. Justru di tengah pandemi ini akan lahir seorang pemimpin yang muncul kesadaran terhadap krisis," pungkas Hasto.

Hasto berkeyakinan, di tengah situasi pandemi, akan muncul seorang pemimpin yang berani mengedepankan tanggungjawabnya bagi rakyat.