Jadi, bebas-bebas saja kalau ada parpol yang mau bersikap netral di Pilpres seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu.

"Bahkan kalau Partai Demokrat, termasuk pula PAN dan PKS, misalnya, mau mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma’ruf pun itu sah-sah saja, sepanjang kesepakatan internal koalisi pasangan Prabowo-Sandi tidak melarangnya," jelasnya.

Syarat kedua, sikap netral atau pilihan berkampanye untuk pasangan lain tidak disertai dengan upaya untuk menarik capres-cawapres yang mereka usulkan sebelumnya kepada KPU pada tahap pencalonan.

Bahwa atas sikap parpol yang demikian itu muncul pandangan bahwa hal itu dianggap kurang etis, itu soal lain. Sebab, bagi parpol etika itu biasanya nomor dua.

"Nomor satu adalah bagaimana mereka selamat dulu di Pemilu legislatif," tegasnya.

Jadi, lanjut dia, kalau parpol lain seperti PAN, PKS, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, termasuk parpol lain yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi atau Jokowi-ma’ruf ingin menyelamatkan suaranya atau ingin terhindar dari kemungkinan tidak lolos PT, maka strategi Demokrat diatas bisa saja ditiru.

"Tetapi saya ragu PKS, PKB, Nasdem, dan Hanura mau mengikuti jejak Demokrat, sebab komitmen PKS terhadap Prabowo cukup teruji, sebagaimana PKB, Nasdem, dan Hanura yang konsisten mendukung Jokowi."

"Tetapi kalau PAN, Golkar, dan PPP, sepertinya lebih rasional," jelasnya.

Sebab, menurtu dia, pada Pemerintahan Jokowi, PAN sempat merapat, sedangkan Golkar dan PPP pernah menjadi pendukung utama Prabowo di Pilpres 2014.

Lebih dari itu, Pemilih Golkar dan PPP tampaknya masih banyak juga yang setia kepada Prabowo-Sandi. (*)