"Sejarah lembaga survei di Indonesia memang berimpit dengan tumbuhnya lembaga-lembaga konsultan politik. Itu sebabnya survei politik yang dipublikasikan di Indonesia tidak bisa dijadikan alat untuk memetakan pendapat publik, karena sebenarnya survei tersebut digunakan untuk menggiring opini publik, dijadikan sebagai alat framing, alat kampanye atau alat propaganda," katanya.

Menurutnya, dalam dunia politik Indonesia, survei lebih merupakan infrastruktur imagologi atau pencitraan.

Itu sebanya, akurasinya pantas dipertanyakan.

"Ke depan, untuk kepentingan regulasi Pemilu dan Pilpres, kita perlu menegaskan norma bahwa ketika lembaga survei direkrut menjadi konsultan oleh partai politik atau kandidat yang berlaga dalam Pemilu, maka mereka harus diposisikan sama seperti halnya tim kampanye. Jadi, partai politik dan kandidat harus mendaftarkan nama konsultan atau lembaga survei yang mereka pekerjakan," katanya.

Fadli mengatakan bahwa sekarang ini perlu merumuskan kebijakan semacam itu demi transparansi, sekaligus untuk melindungi hak-hak publik.

Agar publik kemudian tahu lembaga survei A, misalnya, ternyata merupakan konsultannya partai X atau calon Y.

Sehingga, setiap hasil survei mereka bisa dicerna secara kritis oleh publik pemilih.

Dengan begitu, risiko terjadinya manipulasi hasil survei pun bisa terminimalisir.

"Ini merupakan cara yang fair untuk mengawasi lembaga-lembaga survei, sekaligus melindungi kepentingan publik dari manipulasi informasi, serta disinformasi yang dilakukan oleh mafia survei. Demokrasi kita harus kian transparan. Jangan sampai lembaga survei jadi predator demokrasi karena memanipulasi opini publik demi kepentingan klien mereka," katanya.