"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.

Baca: Ungkap Alasan Rekapitulasi Suara Tim BPN Berpindah-pindah, Fadli Zon: Masalah Keamanan

"Ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli juga mendukung adanya Tim Pencari Fakta kecurangan Pemilu seperti yang diusulkan BPN Prabowo-Sandiaga.

"Saya kira semuanya perlu (TPF), agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi ga lagi bongkar pasang," pungkasnya.

Baca: Muncul Isu Pendukung Boikot Nasi Padang, Begini Tanggapan TKN hingga Partai Gerindra

Sebelumnya, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan pada Pemilu 2019.

Pasalnya, Sudirman mengaku pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Menurut Sudirman, hingga saat ini BPN sudah mengumpulkan banyak bukti kecurangan di berbagai daerah.