TRIBUNNEWS.COM- Beberapa pihak memberikan tanggapan terkait kabar rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo.

Rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo diharapkan oleh berbagai pihak untuk segera terjadi.

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan rekonsiliasi atau pertemuan tersebut tidak untuk bagi-bagi jabatan.

Sebelumnya, kabar rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo santer beredar sejak Pilpres usai.

Namun, hingga saat ini tampaknya harapan berbagai pihak ini belum terpenuhi.

Setelah keputusan sidang MK pada Kamis (27/6/2019), kedua calon presiden dan wakil presiden ini diharapkan bertemu.

Baca: Prabowo dan Sandi Bukan Orang yang Butuh Jabatan untuk Perlindungan Hukum

Baca: Jelang Putusan MK, BPN Pastikan Prabowo-Sandi Hormati Apapun Hasilnya tapi Tak Bisa Cegah Aksi Massa

Juru bicara TKN, Razman Arif Nasution yakin, rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo terjadi seusai putusan sidang sengketa Pilpres di MK.

"Pak Jokowi itu mau ketemu dimana saja, apa naik kuda, apa di Bali, tapi informasi terakhir belum bertemu."

"Saya kok yakinnya nanti ada pertemuan setelah sidang MK," kata Razman di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019) dikutip dari Kompas.com.

Masih mengutip dari sumber yang sama, juru bicara BPN, Hendarsam Marantuko mengatakan hal serupa.

"Dampak Prabowo sangat teruji sebagai seorang negarawan. Saya jamin akan ada rekonsiliasi setelah adanya putusan MK," ujarnya.

Berikut ini tanggapan sejumlah pihak terkait kabar rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

1. TKN Jokowi-Ma'ruf

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengatakan, rekonsiliasi terjadi bukan karena Jokowi dan Prabowo bermusuhan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN, Arsul Sani.

Arsul mengatakan hingga saat ini Jokowi dan Prabowo menjalin hubungan baik.

Ia meminta kepada berbagai pihak untuk tidak menyalahartikan kata rekonsiliasi.

"Istilah rekonsiliasi ini jangan diartikan perlu dilakukan karena kedua beliau itu sebelumnya bermusuhan."

"Tidak seperti itu karena kedua beliau sesungguhnya memiliki hubungan pribadi yang baik," ujar Arsul ketika dihubungi, Senin (24/6/2019).

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, pertemuan kedua calon presiden tersebut sebagai kepentingan masyarakat.

"Istilah rekonsiliasi ini lebih untuk menunjukkan bahwa keterbelahan anak-anak bangsa ini akibat pilpres harus diakhiri dan semua elemen bersatu menatap masa depan Indonesia yang lebih baik," ujar Arsul.

Di lainkesepatan, Arsul Sani juga mengatakan, nantinya akan ada kesepakatan dari rekonsiliasi tersebut.

Kesepakatan ini bisa mencakup berbagai hal di antaranya mengenai kabinet maupun komposisi pimpinan DPR dan MPR.

"Kalau kita bicara rekonsiliasi yang ujungnya pasti kesepakatan, kesepakatan itu bisa macam macam."

"Mulai dari soal katakanlah kabinet, komposisi di pimpinan DPR MPR dan AKD-nya, itu akan lebih mudah karena kita sudah tidak marah-marahan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Meski demikian, ia mengaku tak bisa memastikan hal tersebut.

Arsul mengatakan tidak tertutup kemungkinan kesepakatan di atas terjadi.

Baca: Kuasa Hukum Prabowo Akui Kuasa Hukum Jokowi Gunakan Pendekatan Konservatif

Baca: Pulang dari Jerman Prabowo Putuskan Nasib Koalisi Adil Makmur Sebelum Bertemu Jokowi

2. BPN Prabowo-Sandi

Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, jika Prabowo terbuka terhadap siapapun.

Namun, ia juga menegaskan jika rekonsiliasi yang mungkin terjadi tidak untuk bagi-bagi jabatan.

"Yang jelas Pak Prabowo sejak awal terbuka sekali bertemu dengan siapapun, dengan Pak Jokowi dengan siapaun."

"Tapi tidak pada frame untuk lobi-lobi, untuk bagi-bagi jabatan dan sebagainya," kata Dahnil di Jakarta, Senin (24/6/2019).

Ia juga menegaskan, saat ini pihaknya masih fokus menghadapi sidang MK.

"Jadi sampai dengan detik ini terkait kompromi, terkait dengan bagi-bagi jabatan atau apapun itu sama sekali belum terpikir oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi," kata Dahnil.

3. Wasekjen PAN

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, rekonsiliasi bukan sebagai ajang power sharing atau bagi-bagi posisi menteri antar partai politik.

Saleh menilai, rekonsiliasi dilakukan untuk kepentingan bangsa.

"Nggak mesti ya, karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol, tapi kepentingan bangsa dan negara," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

4. Menko Kemaritiman Luhut Binsar

Kabar rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo juga mendapat tanggapan dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyebut jika Jokowi sangat ini bertemu dnegan Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi.

Ia juga mengatakan, jika nantinya MK menolak semua gugatan Prabowo-Sandi, Jokowi akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih.

"Sangat (ingin rekonsiliasi). Nanti dengar saja pidato presiden setelah pengumuman."

"Insya Allah semua baik-baik, tentu nanti presiden akan menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih."

"Insya Allah akan mengajak supaya kita ramai-ramai membangun negara kita ini," kata Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Segala kemungkinan, menurut Luhut, bisa saja terjadi dalam rekonsiliasi tersebut.

Baca: Gerindra Bantah Prabowo Bertemu Kepala BIN di Bali, Ini Penjelasannya

Baca: Faldo Maldini Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Wantimpres Jokowi

(Tribunnews.com/Miftah)