Jelang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf, Begini Sikap Politik PAN hingga Gerindra
Jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-204, Jokowi-Ma'ruf, begini sikap politik PAN hingga Gerindra. Simak penjelasannya!
Penulis: Citra Agusta Putri Anastasia
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-204, Jokowi-Ma'ruf, begini sikap politik PAN hingga Gerindra. Simak penjelasannya!
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Minggu (30/6/2019) pukul 15.30 WIB.
Menjelang penetapan presiden dan wakil presiden besok, beberapa partai politik yang sebelumnya berkoalisi dengan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno, mulai menentukan sikap politik.
Beberapa parpol tersebut antara lain Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.
Lalu, bagaimana dengan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
Baca: Jelang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maruf, Prabowo Tak Hadir hingga Harapan KPU
Baca: Jelang Penetapan Hasil Pemilu 2019, Ketua Pengurus PWNU Jatim Jelaskan Bahayanya Politik Jalanan
Menjelang penetapan presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf, berikut sikap politik beberapa partai politik, dari PAN hingga Gerindra, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber :
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan, meyakini partainya siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode mendatang.
Bara mengatakan, visi Jokowi-Ma'ruf sejalan dengan visi PAN.
"Saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024. Jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," ujar Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Meski begitu, sikap politik PAN harus ditentukan dalam Rakernas terlebih dahulu.
Semua pendapat kader akan ditampung dan dipertimbangkan dalam Rakernas tersebut.
Dilansir Kompas.com, Bara mengungkapkan perbedaan pendapat di internal partai biasa terjadi.
Menentukan arah dukungan usai putusan MK menjadi salah satunya.