Jelang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf, Begini Sikap Politik PAN hingga Gerindra
Jelang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-204, Jokowi-Ma'ruf, begini sikap politik PAN hingga Gerindra. Simak penjelasannya!
Penulis: Citra Agusta Putri Anastasia
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
"Namanya politik semuanya ada ya dalam politik," kata Sohibul.
Secara terpisah, Sekjen PKS Mustafa Kamal menuturkan bahwa partainya akan berkonsultasi ke konstituen lebih dulu sebelum menentukan sikap politik.
Kendati demikian, ia memastikan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan empat partai lainnya, yakni Gerindra, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya.
"Kita masih punya waktu sampai pelantikan. Masing-masing partai akan konsultasi dengan konstituennya. Mudah-mudahan ada titik temu," kata Mustafa.
3. Partai Demokrat
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir, Jumat (28/6/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Dilansir Kompas.com, menurut Amir, arah partainya kedepan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.
"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.
Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat.
Apalagi, Demokrat sendiri sudah pernah sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menuturkan bahwa partainya belum menentukan sikap dan arah politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Dengan demikian, Demokrat belum menentukan apakah akan menjadi oposisi atau mendukung pemerintah periode 2019-2024 di parlemen.