Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tim Sepak Bola Jatim Mengadu ke Menpora

Polemik cabang sepak bola di ajang PON XVIII/2012 Riau mendapat perhatian serius dari KONI dan Pengprov Jawa Timur (Jatim).

zoom-in Tim Sepak Bola Jatim Mengadu ke Menpora
TRIBUNNEWS.COM/Dok
Wagub Jawa Timur, Saifullah Yusuf 

Laporan Wartawan Surya, Fatkhul Alami

TRIBUNNEWS.COM – Polemik cabang sepak bola di ajang PON XVIII/2012 Riau mendapat perhatian serius dari KONI dan Pengprov Jawa Timur (Jatim). Kontingen Jatim merasa ada yang janggal dan bakal membawa masalah sepak bola PON ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng.

Wakil Gubernur sekaligus wakil komandan Jatim, Saifullah Yusuf, berjanji akan menemui Menpora Andi Mallarangeng dan membicarakan soal cabang sepak bola PON. "Saya akan lapor kasus yang terjadi di sepak bola. Bias persoalannya cepat selesai" kata Saifullah Yusuf di Pekanbaru, Kamis (13/9/2012).

Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf. Menuturkan bahwa dirinya akan melapor ke menpora, karena merasa kontingen Jatim sudah dirugikan dengan dicabutnya keputusan Dewan Hakim oleh KONI Pusat, dimana tim Jawa Barat (Jabar) tidak jadi terkena diskualifikasi.

Gus Ipul juga mempertanyakan apakah di cabor lain juga terjadi atau boleh aturan diubah. "Kalau ya, sudah rusak aturan PON ini. Kalau tidak, betapa diskriminatifnya terhadap sepak bola," tutur Gus Ipul.

Plt Ketua KONI Jatim, Erlangga Satriagung menambahkan, sikap KONI Pusat yang mencabut putusan Dewan Hakim atas diskualifikasi tim sepak bola Jabar dari PON patut dipertanyakan. Pasalnya sudah tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk mengintervensi keputusan Dewan Hakim, termasuk KONI Pusat. Sebab Dewan Hakim merupakan lembaga tertinggi dalam setiap gelaran PON.

"Ini tanda tanya besar kenapa Pak Tono (Ketua KONI Pusat, Tono Suratman) pasang badan. Kalau putusan bisa diintervensi, kenapa harus ada Dewan Hakim," tanya Erlangga.

Berita Rekomendasi

Kalaupun alasan KONI Pusat mencabut putusan Dewan Hakim karena merasa punya hak dikresi, lanjut Erlangga, tentu hal itu tidak dibenarkan. Karena di atas KONI Pusat masih ada Kemenpora. "Kalau KONI Pusat merasa yang keluarkan SK, itu tidak tepat," beber Erlangga.

Erlangga menambahkan, melapor ke Menpora ini bukan semata-mata memenuhi ambisi agar tim sepak bola Jatim bisa lolos ke enam besar. Ini dilakukan kepada penegakan aturan penyelenggaraan PON. Bila kasus ini dibiarkan, bukan tidak mungkin merembet ke cabor-cabor lainnya. "Kalau sudah tidak ada ketentuan aturan, bubarkan saja PON," ucap Erlangga.

Sepak bola belum jelas sipa tim yang diputuskan lolos ke enam besar. Ini seiring persoalan di Grup B yang belum bisa diselesaikan. Padahal sepak bola sejatinya sudah memainkan laga, Kamis (14/9/2012).

Sumber: Surya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas