"Ke depan itu sekitar 50 persen lebih orang lebih berminat untuk membeli properti landed dan 40 % itu orang untuk membeli kavling, tanah dan apartemen," kata Ali.

Ali melihat GDP Indonesia memang saat ini sedang naik, namun harus tetap waspada karena GDB masih ditopang oleh belanja negara.

Artinya belanja negara mulai infrastruktur dan lainnya belum berjalan normal dan diperkirakan adanya daya beli kuat itu di kuartal II tahun 2022.

Khusus untuk properti lanjut Ali tidak akan kehilangan daya beli, tetapi semakin lama, golongan menengah bawah itu semakin tertekan dan golongan menengah atas naik.

Baca juga: Pandemi Tak Surutkan Minat Masyarakat Membeli Properti Rumah Tapak maupun Komersial

"Isu perpajakan juga harus diwaspadai tahun depan," katanya.

Isu perpajakan yang dimaksud adalah rencana PPN pada tahun depan akan dinaikkan. Tetapi harapan insentif PPN sektor properti ini bisa diperpanjang sampai tahun depan.

Ada juga kenaikan suku bunga, belum lagi ada kenaikan PBB (Pajak Bumi Bangunan). Hal ini harus dicermati dan diwaspadai oleh developer dan pelaku bisnis.

Tidak hanya itu, agar hunian untuk kelas menengah ke bawah aman juga patut dicermati beberapa hal. Salah satunya karena bisnis properti ini adalah sudah lintas sektor, sehingga perlu ada terobosan yang kuat.

"Tanah masih dikuasai pemerintah, sementara harga diserahkan ke mekanisme pasar. Sekarang ini 8 dari 10 pengembang itu, tidak mau membangun rumah subsidi. Karena memang harga tanah terus meningkat dan tidak ada lembaga khusus yang menangani land bank, sehingga semakin lama backlog terus naik," ujarnya.(Tribun Network/sen/ktn/wly)