TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Kami mengkritik kebijakan keamanan di Papua," ujar Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial.

Menurut Poengky, kebijakan keamanan di Papua tidak relevan terkait banyaknya aparat keamanan, khususnya TNI, yang mencapai 16.000 personel. Sedangkan kepolisian 10.000 personel.

"Sebetulnya di Papua pengamanan di perbatasan saja (Papua Nugini)," ujar Poengky di kantornya, Kamis (7/6/2012).

"Apakah takut sama Papua Nugini," lanjutnya. Oleh karena itu, lanjut Poengky, pengamanan di Papua tidak perlu banyak di kabupaten atau kotamadya.

"Memang harus diakui di Papua terdapat kelompok-kelompok bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Indonesia. Akan tetapi kelompok tersebut berada di hutan dan tidak terkonsolidasi," lanjut Poengky.

Poengky menyarankan agar kebijakan keamanan di Papua dihapuskan. "Jangan deply pasukan. Kita lihat malah banyak pelanggaran HAM. Toh ada aparat keamanan," tandasnya.

Poengky menengarai, TNI/Polri melakukan bisnis besar di pulau yang direbut melalui Operasi Trikora itu. Menurut Poengky, sumber daya alam yang sangat melimpah menyebabkan di sana banyak terjadi bisnis.

Poengky mencontohkan adanya pemberian dana sebesar USD 10.000.000 dari PT Freeport ke Polri tahun 2011.

Klik Juga:

• Imparsial Desak SBY Panggil Kapolri dan Pangl...
• KPU Sambangi MK Ajukan Permohonan SKLN Pilkad...
• Penembakan di Papua Sengaja Dibuat Agar Kondi..