Laporan Kontributor Tribunnews.com, Chanry Andrew Suripatty

TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik yang terus terjadi di tanah Papua, melalui pertemuan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto dan rombongan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura, Selasa (19/6/2012) kemarin mendapat respon positif dari beberapa kalangan.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh kepada Tribunnews.com mengatakan, upaya-upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya dengan menyepakati lima butir kesepakatan yang telah didapat dalam pertemuan antara Menkopolhukam bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura, Selasa (19/6/2012) kemarin.

Menurutnya lebih dari pada itu kesepakatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang sangat signifikan dan juga perlu adanya perhatian serius dalam pelaksanaan lima butir kesepakatan tersebut.

"Jadi dari lima butir kesepakatan tersebut, saya kira hal itu dapat memberikan dampak yang signifikan dan perlu adanya perhatian serius dalam pelaksanaan lima butir kesepakatan tersebut," ujar Ridha.

Lebih lanjut Ridha Saleh mengatakan pihak Komnas HAM tetap mendorong Pemerintah Pusat menggelar dialog secara khusus dengan warga Papua dan hal itu merupakan consensus dari Komnas HAM.

"Penyelesaian konflik di Papua saya pikir harus segera dilakukan dialog secara khusus dengan warga Papua dengan pemerintah pusat dan hal itu tetap menjadi konsensus kami dari Komnas HAM pusat," ujar Ridha.

Selain menyoroti soal penyelesaian konflik di Papua yang perlu adanya dialog, Rida Saleh juga mengatakan, pemerintah pusat harus bisa dan berani mengungkap sejumlah kasus pealnggaran HAM yang terjadi di Papua dan para pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Pusat, dan saya kira Pemerintah pusat harus berani mengungkap para pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi apabila kasus-kasus pelanggaran HAM ini tidak diselesaikan dengan tuntas, maka ini akan menjadi suatu kendala bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terus terjadi di Bumi Papua karena warga akan merasa adanya ketidakadilan dari pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik di Papua," jelasnya.

Saat disinggung soal banyaknya pasukan Non Organik dari TNI/Polri yang dikirim ke Papua belakagan ini, menurut Ridha Saleh hal itu bukan merupakan suatu cara untuk menyelesaikan knflik di bumi Papua.

"Saya kira penarikan pasukan non organik dari bumi Papua baik TNI/Polri menurut saya segera dilakukan dan itu suatu hal yang sangat baik dimana pola pendekatan keamanan di Papua untuk menyelesaikan berbagai konflik di daerah paling timur Indonesia tersebut harus diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat dan diselesaikan dengan memperhatikan adat istiadat dan budaya warga Papua," Ujar Ridha Saleh.

Sebelumnya kunjungan kerja di Jayapura Papua, Menkopolhukam Djoko Suyanto dan rombongan diataranya Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala BIN Letjen Marciano Norman, melakukan dialog dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Pemda Papua.

Dialog ini dihadiri Ketua DPR Papua John Ibo, Ketua MRP Timotius Murib dan Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rivai. Dalam dialog tersebut menghasilkan lima butir kesepakatan untuk penyelesaian konflik di Papua diantaranya menjadikan Papua sebagai tanah damai, Otonomi khusus Papua tetap dipertahankan, Pemerintah serius dalam mengungkap kasus penembakan yang terjadi, mengelola dampak perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat papua, dan adanya dialog antara Papua dan Jakarta.

Berita Lainnya:

• Mahasiswa UII Juara Dunia Game Simulasi Bisnis
• Simpatisan Irwan Arbain Ancam Duduki Kantor DPRD Bontang
• Gempa Bone 13 Korban Luka di Sinjai 
• Kebakaran Lahan di Aceh Barat Daya Kian Marak